Menanti Restu Prabowo, Menhut Raja Juli Akan Cabut Izin 20 Perusahaan Pengelola Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Mehut) Raja Juli Antoni mengatakan, akan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikantongi 20 perusahaan yang mengelola lahan seluas 750.000 hektar.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli menyebutkan, 20 perusahaan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. "Termasuk di tiga provinsi terdampak," kata dia.

Meski demikian, Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) enggan membeberkan perusahaan mana yang dimaksud.

"Nama perusahaannya, luasan persisnya, saya tidak bisa laporkan pada saat ini, karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu," jelas Raja Juli.

Sebelumnya, Raja Juli juga mengungkapkan, ada indikasi pelanggaran hukum 12 perusahaan di Sumut yang diduga berkontribusi menyebabkan banjir.

"Gakkum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatra Utara," kata dia.

Raja Juli memastikan penegakan hukum terhadap 12 lokasi subjek hukum itu akan segera dilakukan.

"Gakkum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini," kata dia.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, menyebut ada indikasi kayu gelondongan yang terseret banjir Sumatra berasal dari pembukaan lahan hutan untuk kebun sawit. Menurut Hanif, aktivitas pembukaan kebun sawit memang menyisakan potongan kayu yang tidak dibakar.

"Ada indikasi pembukaan-pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log karena memang kan zero burning sehingga kayu itu tidak dibakar, tapi dipinggirkan," kata Hanif di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Hanif mengatakan, banjir bandang ditambah dengan banyaknya kayu membuat kerusakan menjadi berlipat ganda. 

"Ternyata banjirnya yang cukup besar mendorong itu menjadi bencana berlipat-lipat. Ini juga kami akan cek, jadi semua potensi akan kami cek," ucap Hanif.

Dia meminta DPR mendukung upaya kementeriannya untuk menegakkan aturan bagi pelaku pengrusakan hujan penyebab banjir.

“Kami mohon dukungan kepada semua, kita untuk dengan teguh menegakkan aturan lingkungan hidup pada posisi bencana ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Hanif memastikan akan menyelidiki adanya kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana banjir di Sumatra. Hanif menyebut sanksi akan diberikan kepada siapa saja pihak terkait, termasuk kepada pemerintah daerah (Pemda).

"Kita ada 3 hal. Jadi multidose, jadi mulai dari sanksi administrasi, kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi tidak lupa, kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bila mana berdasarkan kajian scientific, dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape," kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Selain itu, kata dia, pendekatan pidana juga bisa diterpakan sebab bencana ini sudah memakan banyak korban jiwa.

"Kemudian yang terakhir, karena ini sudah menimbulkan korban jiwa, maka pendekatan pidananya akan muncul," ujarnya.