KPK soal Ridwan Kamil Bantah Terlibat Korupsi BJB: Silakan, Kami Tak Periksa 1 Orang Saja

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) yang menyatakan tidak terlibat maupun menikmati aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021–2023.

“Ya, silakan. Itu kan pendapat ataupun opini yang disampaikan oleh yang bersangkutan,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo seperti dikutip Rabu (3/12/2025).

Dia menuturkan, penyidik telah mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, termasuk keterangan saksi lain selain RK.

“KPK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi saja, yaitu Pak RK saja. Tapi penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya,” ungkap Budi.

Selain mengumpulkan keterangan saksi, penyidik juga mengantongi bukti lain berupa surat dan dokumen, serta barang bukti elektronik terkait aliran dana BJB, khususnya pengelolaan dana non-budgeter di Coordinator Secretary (Corsec) Bank BJB.

Anggaran yang berada di bawah Corsec tersebut diduga telah digunakan dalam pengadaan iklan yang menjadi fokus penyidikan hingga mengarah kepada RK.

“Termasuk juga penyidik telah menganalisis, menelaah setiap dokumen dan barang bukti elektronik yang tentu di sana juga banyak informasi dan data yang kemudian mendukung dalam proses penyidikan perkara ini,” jelas Budi.

Budi menuturkan, fokus KPK saat ini adalah melakukan penyidikan terhadap lima tersangka yang sudah ditetapkan.

“Dalam perkara ini sudah ada 5 orang tersangka ya. Nah ini juga masih terus berproses gitu ya, kita juga masih melengkapi bukti-bukti lainnya supaya nanti lengkap gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan penyidikan perkara ini masih akan terus berkembang,” kata Budi.

Sebelumnya, Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias RK membantah dirinya terlibat dalam sengkarut kasus korupsi pengadaan iklan pada PT BPD Jawa Barat dan Banten (BJB) yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, yang dilakukan BJB adalah tindakan pribadi mereka tanpa andil dan keputusan dirinya, yang saat itu mejabat sebagai gubernur. 

“Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini. Karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” kata RK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

RK menjelaskan, gubernur dapat mengetahui aktivitas korporasi BUMD jika ada laporan dari pihak direksi, komisaris selaku pengawas, serta kepala biro BUMD. Hanya saja, ketiga unsur tersebut tidak pernah menyampaikan aduan dugaan pelanggaran pidana kepadanya. 

“Tiga-tiga ini tidak memberikan laporan semasa saya menjadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui (tidak),” jelas dia.

RK berharap penjelasannya dapat meluruskan narasi yang berkembang di publik. Sebab, dirinya menyatakan tidak terlibat apalagi menikmati dari hasil korupsi yang dilakukan para pejabat BJB.

“Jadi saya tidak tahu, apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya, dan lain sebagainya dan mudah-mudahan klarifikasi saya ini bisa membuat spekulasi atau persepsi yang terbangun selama ini menjadi lebih clear,” dia menandasi.

Ridwan Kamil mengaku senang bisa hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan pada PT BPD Jawa Barat dan Banten (BJB).

Alasannya, karena dirinya bisa memberikan klarifikasi dan menjelaskan secara lebih terang soal namanya yang diseret dalam kasus tersebut. 

"Saya sebenarnya senang, karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Tanpa klarifikasi kan persepsinya liar lah kira-kira begitu ya. Dan tentunya cenderung merugikan," kata pria karib disapa RK sebelum memasuki ruang penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

 Sebagai warga negara, RK menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Selain itu, keterangan yang disampaikan juga menjadi bentuk transparansi sebagai mantan pejabat publik.

“Intinya saya hari ini memberikan rasa penghormatan tertinggi untuk supremasi hukum, makanya saya datang dalam rangka transparansi, juga memberikan kewajiban akuntabilitas sebagai mantan pejabat publik," jelas RK.

RK berharap, keterangan yang disampaikan hari ini bisa membuat semuanya menjadi terang benderang. Dia berjanji, usai menjalani pemeriksaan dirinya bakal berbicara terbuka kepada media.

“Mudah-mudahan setelah klarifikasi nanti saya sampaikan ke media juga kurang lebihnya seperti apa. Tapi intinya saya siap dan mendukung KPK memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di BJB," dia menandasi.