Menteri LH Panggil Perusahaan Diduga Biang Kerok Banjir Sumatra, Potret Citra Satelit jadi Bukti

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq akan memanggil para pimpinan perusahaan yang diduga menjadi biang kerok penyebab banjir Sumatra pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan kajian citra satelit dan ditemukan delapan perusahaan yang diduga kuat terlibat.

Hal tersebut disampaikan Hanif Faisol Nurofiq saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2024).

"Mulai hari Senin seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan lock-lock pada banjir tersebut. Kami akan undang untuk dilakukan proses penjelasan kepada deputi gakkum," kata Hanif.

Selain itu, Kementerian LH akan meninjau langsung ke lapangan pada Kamis (4/12/2025) untuk mengumpulkan data-data terkait dugaan ilegal logging di balik bencana banjir bandang di Sumatra.

Kementerian LH telah mengevaluasi persetujuan lingkung pada seluruh unit yang ada di Batang Toru mulai hari ini.

"Kami akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan tindakan pertama di hari kamis besok," pungkasnya.

Sebelumnya, Hanif mengatakan bencana banjir Sumatera diduga oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan yang berlangsung di wilayah yang semestinya menjadi area resapan air, selain akibat siklon tropis Senyar.

Sejauh ini, ada delapan perusahaan yang dinilai bertanggung jawab atas banjir yang terjadi di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli, Sumatera Utara.

"Yang terbanyak korbannya adalah Sumatera Utara, di DAS Batang Toru. Nah, Batang Toru ini, kotanya, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, ada di sisi lereng, lembah. Kemudian dia curam, sementara di lerengnya itu ada aktivitas," kata MenLH ditemui seusai memberikan penghargaan Proklim di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Hanif menyatakan delapan perusahaan tersebut terdeteksi memperparah dampak hujan berdasarkan analisis citra satelit. Ke delapan entitas itu termasuk perusahaan Hutan Tanaman Industri, tambang emas, PLTA, dan perkebunan sawit. Ia sudah memerintahkan Dirjen Penegakkan Hukum (Gakkum) KLH untuk mengambil langkah cepat dan terukur, terutama mengumpulkan data lapangan dan citra satelit terkait bencana dan aktivitas perusahaan.

Ia berencana memanggil jajaran terkait pada Senin, 8 Desember 2025. "Kita minta mereka menjelaskan semua persoalannya, termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian, supaya bisa membuktikan kayu itu dari mana asalnya," ujar Hanif. Pada hari yang sama, ia juga berencana memanggil para petinggi dari delapan perusahaan untuk meminta penjelasan.