Ahmad Yohan PAN: Komisi IV DPR Terus Komitmen Perjuangkan Petani Lokal

Anggota Komisi IV DPR Ahmad Yohan menegaskan, isu yang menyebut Komisi IV mendukung kebijakan impor beras tidak benar dan perlu diluruskan.

Diterbitkan 27 November 2025, 17:40 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Komisi IV DPR membantah mendukung kebijakan impor beras.
  • Mereka tidak pernah mengusulkan impor yang merugikan petani lokal.
  • Prioritas adalah kemandirian pangan nasional dan penguatan produksi domestik.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Ahmad Yohan menegaskan, isu yang menyebut Komisi IV mendukung kebijakan impor beras tidak benar dan perlu diluruskan.

Ia menyampaikan, Komisi IV DPR tidak pernah mengusulkan ataupun mendorong kebijakan impor. Apalagi, kata Yohan, jika hal tersebut berpotensi melemahkan petani lokal dan mengganggu produktivitas pangan nasional.

"Komisi IV tidak pernah meminta pemerintah melakukan impor beras. Itu tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun kesepakatan dalam rapat-rapat resmi. Jika ada informasi sebaliknya, itu perlu diklarifikasi agar publik tidak salah menerima," ujar Ahmad Yohan di Jakarta, melalui keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

Lebih lanjut, dia menegaskan, Partai Amanat Nasional (PAN), termasuk fraksi di DPR, konsisten mendorong kemandirian dan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama.

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang tegas menolak kebijakan impor beras dalam kondisi produksi dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

"Menko Pangan sudah sangat jelas menyampaikan bahwa impor bukan solusi pertama. Selama petani Indonesia masih bisa memasok kebutuhan beras, maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat produksi dalam negeri, bukan membuka kran impor," terang Yohan.

 

Fokus Optimalisasi Nasional

Menurut Ahmad Yohan, pemerintah seharusnya fokus pada optimalisasi produksi nasional melalui peningkatan sarana irigasi, distribusi pupuk, tata kelola stok cadangan beras pemerintah (CBP), serta ekosistem pasar yang berpihak pada petani.

"Solusi utamanya adalah perbaikan tata niaga dan distribusi pangan. Jangan sampai petani dirugikan hanya karena kebijakan instan yang tidak berpihak pada sektor domestik," ucap dia.

Yohan berharap ini dapat menjadi informasi resmi bagi publik agar tidak terjadi distorsi persepsi terkait posisi Komisi IV DPR RI dalam isu ketahanan pangan maupun impor beras.

"Intinya, kami tidak mendukung impor. Kami berpihak pada petani, pada ketahanan pangan nasional, dan pada kemandirian bangsa," tutup Yohan.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6