Polri Tanggapi Fenomena Anak Hilang di Berbagai Wilayah Indonesia, Pastikan Perkuat Koordinasi

Liputan6.com, Jakarta - Mabes Polri menanggapi fenomena kasus anak hilang yang belakangan terpantau terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang diambil adalah memperkuat koordinasi mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, pihaknya mengerahkan anggota mulai dari tingkat bawah hingga yang paling tinggi demi mengatasi fenomena anak hilang.

"Polri mengambil langkah-langkah yang langsung bisa dikerjakan di lapangan dan melibatkan jajaran hingga tingkat paling bawah," tutur Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, Polri juga akan memperkuat peran jajaran hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk penanganan kasus anak hilang. Dia memastikan, setiap laporan yang masuk bakal direspons cepat disusul investigasi penuh.

"Untuk pencegahan tentu berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas," ucap Trunoyudo.

Lebih lanjut, koordinasi tersebut melibatkan pihak sekolah maupun orang tua. Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) pun melakukan asistensi langsung terhadap seluruh jajaran.

"Sehingga langsung pada satuan terkecil dengan kolaborasi dan sosialisasi serta tingkatkan literasi sampai rumah tangga, dan sekolah-sekolah," Trunoyudo menandaskan.

Sebelumnya, penyelidikan kasus perdagangan anak yang menimpa bocah perempuan Bilqis (4) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terus bergulir. Polisi kini menemukan fakta baru yakni jaringan pelaku diduga terlibat dalam praktik jual beli bayi yang meluas hingga ke empat provinsi lain di Indonesia.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkap, hasil pengembangan dari empat tersangka yakni Sri Yuliana (30), Nadia Hutri (29), Meriana (42), dan Adit Prayitno Saputra (36), menunjukkan adanya jejak penjualan bayi dan anak di wilayah Bali, Jawa Tengah, Jambi, serta Kepulauan Riau.

"Tersangka sudah berbicara dan mengakui adanya beberapa TKP lain yang berkaitan dengan penjualan bayi. Ada di wilayah hukum Polda Bali, Polda Jawa Tengah, Polda Jambi, dan Polda Kepri," kata Djuhandhani saat doorstop di Mapolda Sulsel, Kamis (13/11/2025).

Temuan ini menandakan praktik jual beli bayi tersebut bukan kasus tunggal, melainkan memiliki jejaring lintas daerah. Karena itu, Polda Sulsel kini berkoordinasi intens dengan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"Ini terus kami dalami. Kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri karena kami di Polda Sulsel memiliki keterbatasan yurisdiksi," ucap Djuhandhani.

Selain itu, Djuhandhani juga menyampaikan bahwa perkembangan kasus ini telah dilaporkan kepada Kabareskrim Polri. Dalam waktu dekat, Bareskrim dijadwalkan melakukan asistensi dan supervisi langsung terhadap tim penyidik Polda Sulsel.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat PPA dan Tipidum Bareskrim Polri. Dalam waktu dekat, mereka akan melaksanakan asistensi untuk mempercepat proses penyelidikan lintas daerah," ucap dia.

Kapolda menegaskan, pengungkapan kasus Bilqis menjadi bukti keseriusan Polri dalam melindungi anak dan perempuan dari praktik perdagangan orang (TPPO).

"Ini wujud komitmen kami melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat melalui penegakan hukum. Berkat dukungan masyarakat Sulawesi Selatan, kasus ini bisa terungkap," jelas Djuhandhani.

Djuhandhani juga menegaskan, penyidikan akan terus diperluas untuk memastikan semua pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya jaringan penjual atau pembeli bayi di luar Sulawesi Selatan.