Politikus PDIP Bonnie Triyana Sebut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Abaikan Fakta Sejarah

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana menilai, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai bentuk pengingkaran negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

"Saya boleh katakan kemarin adalah deklarasi nasional pengingkaran negara atas kejahatan pelanggaran HAM berat. Jadi kemarin itu bukan hari pahlawan, tapi juga deklarasi nasional tentang pengingkaran negara," ujar Bonnie dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, pemberian gelar tersebut mengabaikan fakta sejarah, terutama terkait berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama masa pemerintahan Soeharto.

"Saya melihat adanya upaya untuk mengingkari berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu di era Soeharto. Yang saya khawatirkan, bagaimana kita mau mengajarkan sejarah pada anak-anak muda," kata Bonnie.

Dia juga menyoroti kondisi kebebasan pers di masa Orde Baru yang diberedel oleh rezim Soeharto. Ia mempertanyakan bagaimana tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari kepahlawanan.

"Bagaimana kita mau mengatakan pers diberedel di era Soeharto itu sebagai tindakan kepahlawanan atau pembukaan terhadap kebebasan berekspresi?," terang Bonnie.

Ia menambahkan, pemberian gelar tersebut menciptakan kebingungan dalam memahami perjuangan reformasi 1998.

"Kami dulu ketika beramai-ramai ke gedung DPR-MPR, untuk apa itu semua? Ini membuat semuanya menjadi absurd, semuanya menjadi blur, serbarelatif," kata Bonnie.

Bonnie menyebut, keputusan pemerintah itu sebagai preseden buruk yang mengabaikan suara kelompok korban dan pihak yang selama ini terpinggirkan.

"Pemberian gelar kepada Soeharto ini tentu saja mengabaikan suara-suara minoritas, suara-suara yang selama ini mendambakan keadilan. Semua itu dipinggirkan, dienyahkan, dan diabaikan begitu saja," ucap dia.

Menurut Bonnie, keputusan tersebut menjadi simbol bahwa negara tidak serius menyelesaikan masalah ketidakadilan masa lalu.

"Ini satu simbol betapa negara tidak ingin menyelesaikan persoalan ketidakadilan di masa lalu, sekaligus pengingkaran secara jelas terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan negara kepada rakyatnya," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara semasa hidupnya. Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara Jakarta, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Senin 10 November 2025.

Salah satu tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional yakni, Presiden kedua RI Soeharto (Jawa Tengah) dan Presiden keempat RI Abdurachman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur. Ada pula nama mertua Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo.

Selanjutnya, ada Marsinah yang merupakan aktivis buruh perempuan yang gugur saat masa Orde Baru, Marsinah. Nama Marsinah diusulkan oleh organisasi buruh untuk menjadi pahlawan nasional.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keppres 116/TK tahun 2025 tentang Penganugerahan Pahlawan Nasional. Prabowo lalu memberikan plakat kepada para ahli waris dari masing-masing Pahlawan Nasional.

Sebagai perwakilan, gelar pahlawan nasional untuk Soeharto diterima ahli warisnya yakni Siti Hardianti Hastuti Rukmana dan Bambang Trihatmodjo. Sementara, gelar pahlawan untuk Gus Dur diterima oleh Shinta Nuriyah dan Yenny Wahid.

Selanjutnya, gelar pahlawan untuk Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo diterima oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara, gelar pahlawan untuk Marsinah diwakilkan oleh keluarganya.