Ada 3 Tersangka Baru di Kasus Dugaan Korupsi Proyek RSUD Koltim

Liputan6.com, Jakarta- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo membenarkan, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim). Penetapan dilakukan setelah penyidik mengembangkan perkara tersebut.

"Betul ada pengembangan penyidikan dan KPK sudah menetapkan 3 tersangka baru dalam pengembangan penyidikan terkait dengan pembangunan Rumah Sakit di Koltim," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (8/11/2025).

Terkait identitas tiga tersangka baru tersebut, Budi mengaku belum bisa disampaikan kepada publik. Alasannya, pihaknya masih melakukan pendalaman lebih detil terhadap ketiganya.

"Nanti kami akan update terus perkembangan dari perkara ini, karena memang proses penyidikannya juga masih terus berlangsung, hari ini juga ada pemeriksaan saksi untuk perkara tersebut dan penyidik juga tentu masih akan mendalami dan mempelajari dari keterangan-keterangan saksi tersebut. Termasuk melihat bagaimana konstruksi dan peran-peran dari setiap pihak dalam perkara ini," jelas Budi.

Budi memastikan surat perintah penyidikan (sprindik) telah diterbitkan untuk ketiga tersangka baru. Dengan sprindik itu, penyidik dapat mendalami lebih lanjut dugaan tindak pidananya.

"Harapannya dengan pengembangan penyidikan ini, proses penegakan hukum yang KPK lakukan bisa betul-betul tuntas terhadap pihak-pihak yang memang melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan rumah sakit di wilayah Koltim," Budi menutup.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini pada 9 Agustus 2025. Dengan tambahan 3 tersangka baru, total ada 8 orang yang terjerat dalam dugaan korupsi proyek RSUD Kolaka Timur.

Lima tersangka tersebut adalah Bupati Kolaka Timur periode 2024-2029 Abdul Azis, pejabat Kemenkes Andi Lukman Hakim, pejabat pembuat komitmen Ageng Dermanto, dan dua dari unsur swasta Deddy Karnady dan Arif Rahman selaku pegawai PT Pilar Cerdas Putra.

KPK juga sudah melimpah berkas perkara dua pegawai PT Pilar Cerdas Putra, Deddy Karnady dan Arif Rahman ke jaksa penuntut umum (JPU) dan saat ini sedang menjalani persidangan.

Perkara ini bermula dari Deddy Karnady dan Arif Rahman sebagai pihak yang diduga pemberi suap. Sedangkan Abdul Azis, Andi Lukman Hakim, dan Ageng Dermanto diduga sebagai penerima suap.

Suap diberikan terkait proyek peningkatan fasilitas RSUD dari kelas D ke kelas C dengan nilai mencapai Rp 126,3 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Proyek ini adalah bagian dari program Kementerian Kesehatan yang mengalokasikan dana Rp 4,5 triliun pada 2025 untuk peningkatan kualitas 32 RSUD di seluruh Indonesia.