Lebih dari 24 Jam, KPK Belum Umumkan Status Hukum Gubernur Riau Pasca OTT

Salah seorang kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tata Maulana muncul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dia tiba sekira pukul 18.56 WIB, Selasa (4/11/2025) dengan pengawalan petugas KPK.

Diketahui, Tata diterbangkan KPK dari Riau untuk menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.

Belum diketahui apa peran dari pria yang menjabat sebahai wakil sekretaris DWP PKB Riau tersebut. Saat ditanya awak media, Tata tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya tampak bingung dan hanya memgikuti perintah petugas KPK untuk masuk ke ruang pemeriksaan.

Sebelumnya, sebanyak tiga orang pihak terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau tiba di Gedung Merah Putih KPK. Terlihat, salah satunya gubernur Riau Abdul Wahid yang mengenakan baju putih dan bermasker.

Selain Abdul Halim, dua orang lainnya adalah Kepala Dinas PUPR Riau, Muhammad Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR Riau Ferry Yunanda. Ketiganya diam seribu bahasa dan mengenakan masker saat ditanya perkara hukum OTT yang menjeratnya.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum PKB) Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan partainya masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid sebelum menentukan sikap.

Cucun mengatakan, pimpinan PKB belum mengetahui informasi mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat salah seorang kadernya itu dan sejauh ini Abdul Wahid masih dalam proses diminta keterangannya.

"Kita melihat dulu, berangkatnya dari keterangan yang akan disampaikan KPK seperti apa. Belum bisa ngambil langkah apa-apa," ujar Cucun di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, melansir Antara, Selasa (4/11/2025).

Sejauh ini, lanjut dia, kasus dugaan korupsi itu masih melibatkan kepala dinasnya saja. PKB pun akan bersikap jika dugaan kasus itu sudah mengarah pada kepala daerahnya.

Selain itu, menurut Cucun, dari internal partai juga belum membahas terkait permasalahan Abdul Wahid. Dengan begitu, kata dia, belum ada sanksi yang bakal diberikan karena pihaknya masih menunggu penjelasan dari KPK.

"Nunggu dulu keterangan resminya dari KPK seperti apa ya," jelas Wakil Ketua DPR RI itu.