Akademisi Dorong Peran Kemendagri dalam Program MBG, Ingatkan Pentingnya Sinergi Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tim lintas kementerian ini dibentuk guna mengoordinasikan, memantau, dan memastikan efektivitas program MBG di seluruh Indonesia.

Tim tersebut diketuai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan beranggotakan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

Presiden menunjuk Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang, sebagai Ketua Pelaksana Harian.

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengatakan, tim koordinasi memikul tanggung jawab besar untuk memperbaiki manajemen dan komunikasi pelaksanaan MBG.

“Program ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi bagaimana manajemennya tertata, komunikasinya lancar, dan pelaksanaannya merata sampai ke pelosok,” ujar Cecep.

Cecep menjelaskan, terdapat empat kementerian kunci yang menentukan kesuksesan MBG. Adapun yang pertama yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memastikan pengelolaan dan pencairan anggaran.

"Kedua, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin kualitas gizi dan higienitas makanan," jelas Cecep.

Selanjutnya atau ketiga, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengoordinasikan peran pemerintah daerah guna pelaksanaan MBG berjalan serentak dan sesuai karakter wilayah. terakhir, atau ke empat yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) berperan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan MBG di sekolah.

“Empat kementerian ini perlu pembagian kerja yang jelas agar tidak terjadi ego sektoral. Siapa mengerjakan apa, dan bagaimana mekanisme koordinasinya,” terang Cecep.

Cecep mengungkapkan, peran Kemendagri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian menjadi ujung tombak keberhasilan MBG di daerah. Program ini sangat bergantung pada dukungan dan kesiapan pemerintah daerah dalam pendistribusian makanan bergizi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

“Kemendagri harus memastikan konsolidasi Pemda berjalan efektif. Jangan semua diseragamkan. Daerah kepulauan punya tantangan berbeda dengan daerah daratan,” ucap Cecep.

Cecep menilai, Mendagri perlu mendorong pemerintah daerah menyesuaikan model pelaksanaan MBG dengan kondisi lokal. Hal itu dapat diikuti mulai dari pasokan bahan pangan, infrastruktur distribusi, hingga keterlibatan koperasi sekolah dan UMKM lokal.

“Program MBG bisa berhasil jika rantai pasok di daerah terjamin dan tidak dipaksakan mengikuti pola kota besar,” ucap Cecep.

Tidak hanya itu, lanjut Cecep, selain peran Kemendagri dalam koordinasi daerah, Cecep menilai pengawasan dari Kemenkes dan tata kelola sekolah dari Mendikdasmen turut sangat krusial. Kemenkes harus rutin memantau Standar Pangan Program Gizi (SPPG) sehingga makanan yang disajikan aman dan layak dikonsumsi.

Selain itu, Mendikdasmen perlu memastikan keterlibatan aktif sekolah, termasuk pengelolaan koperasi sekolah atau kantin sekolah guna program lebih partisipatif dan berkelanjutan.

“Kalau manajemen rapi, anggaran transparan, dan komunikasi publik berjalan baik, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Di situlah titik keseimbangan atau equilibrium MBG akan terbentuk,” pungkas Cecep.