BEM UI Gelar Demo 28 Oktober, Ini Lima Tuntutannya

Liputan6.com, Jakarta - Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah elemen masyarakat akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026).

Aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda itu akan membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mengatakan mahasiswa telah menyiapkan sejumlah tuntutan untuk menyuarakan keresahan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah dinilai belum merespons berbagai kritik dan keresahan yang muncul setelah aksi pada 20 Oktober lalu.

"Kita telah menampung kemarahan dan keresahan rakyat yang selama ini mungkin tertutupi," ujar Namora, Selasa (27/10/2026).

Ada lima tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa UI dalam aksi tersebut, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan, pembenahan kebijakan ekonomi, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan berpendapat.

BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan serta bencana ekologis lainnya.

"Kita tidak mengerti kenapa pemerintah tidak kunjung menetapkan sebagai status bencana nasonal. Padahal, parameter hukum sudah jelas, benefitnya sudah jelas, mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui," jelas Namora.

Di bidang ekonomi, BEM UI menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih berpihak kepada masyarakat. Mereka mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mahasiswa juga menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses terhadap layanan dasar.

Sementara itu, dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan, BEM UI meminta penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

BEM UI juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai bermasalah, di antaranya UU TNI, KUHP, dan UU P2SK.

"Jelas sekali itu bentuk autocratic legalism atau legalisasi untuk kekuasaan," tegas Namora.

Di bidang hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, BEM UI meminta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Mereka juga menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.

"Ada ribuan teman kami yang sampai sekarang masih menjadi tahanan politik, ada ratusan teman kami yang menjadi korban kriminalisasi, dan ada puluhan desa dan kota menjadi korban dari militerisasi yang masuk ruang sipil," ucap Namora.