CSIS: Setahun Pemerintahan Prabowo, Pendekatan Keamanan di Papua Belum Terlihat Signifikan

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga penelitian Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai pendekatan keamanan di Papua yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun ini belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti Senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Vidhyandika D. Perkasa dalam acara Media Briefing Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Catatan CSIS, Rabu 22 Oktober 2025.

Menurut Vidhyandika, meskipun pemerintah telah berupaya manjaga stabilitas melalui operasi keamanan, eskalasi di Papua justru semakin meningkat di sepanjang tahun 2025.

Dari data Armed Conflict Location Event Data (ACLED) mencatat, ada ratusan kasus kekerasan bentrok dengan aparat, bahkan setiap harinya ada saja yang meninggal dan warga yang mengungsi sudah lebih dari Sembilan puluh ribu.

"Saya melihat setiap harinya ada saja kasus, 2025 sampai bulan Mei sudah ada seratusan kasus. Nah saya mencatat ya, saya sampai sudah enggak bisa mengikuti lagi. Karena setiap hari selalu ada kasus, selalu ada yang meninggal di situ, dan situasinya juga semakin intensif," ujar Vidhyandika dalam paparannya, Rabu 22 Oktober 2025.

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah yang masih menekankan jalur militer membuat kondisi di Papua semakin kacau. Hal itu dikarenakan aparat tidak lagi menggunakan jalur darat, kini melalui jalur udara memakai drone, mortai dan serangan udara dalam operasi keamanan.

"Namun Langkah ini belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan trauma historis masyarakat Papua," papar Vidhyandika.

Vidhyandika menyoroti belum adanya proses rekonsiliasi dan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat Papua. Menurutnya, kekerasan yang terus berulang itu memperdalam luka sosial dan menjauhkan upaya perdamaian.

"Masalah papua bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tapi juga tentang keadilan dan rasa percaya, selama tidak ada ruang dialog yang tulus antara pemerintah dan Masyarakat nya maka, perdamaian akan sulit tercapai," ucap dia.

Ia juga menilai pendekatan keamanan cenderung kontraproduktif karena memicu ketakutan dikalangan warga dan membuka peluang bagi kelompok separatis untuk memperluas pengaruhnya.

"Data CSIS menunjukkan ada sembilan zona konflik aktif yang meluas, yang tadinya hanya di pegunungan, kini merembet ke pesisir pantai atau daerah yang sebelumnya relatif aman," terang Vidhyandika.

Dalam pemaparannya, Vidhyandika turut menyinggung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan di papua. Ia menilai, meskipun niat awalnya baik, tapi proses pelaksanaannya belum melibatkan Masyarakat lokal secara maksimal.

Akibatnya, kata dia, program tersebut justru menimbulkan ketegangan baru dan tidak memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan Masyarakat papua.

"Kalau proyek pembangunan tidak transparan dan tidak memberi manfaat langsung ke masyarakat, itu malah memperkuat ketidakpercayaan dan bisa memperluas konflik," tutur Vidhyandika.

Dia menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu menerapkan pendekatan humanisme dan keadilan sosial, dengan menempatkan masyarakat papua sebagai subjek utama dalam proses Pembangunan dan perdamaian.

Sebelum menutup pemaparannya, peneliti CSIS itu menekankan bahwa papua perlu dilihat secara multidimensi, bukan hanya dari sisi keamanan fisik saja.

Berkali-kali ia menekankan untuk fokus human security, karena dari terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) 1965 sampai masa ke presiden an sekarang, masalah itu belum terselesaikan juga.

"Kita perlu bergeser dari konsep keamanan negara ke keamanan manusia (human security)," ucap dia.

"CSIS merekomendasikan agar pemerintah memperkuat koordinasi antarlembaga, membuka ruang dialog lintas aktor, serta memastikan setiap kebijakan di papua bersifat inklusif dan berpegang teguh pada keadilan," pungkas Vidhyandika.