Kaisar Kiasa DPR Bahas soal PSN: Jika Tata Kelolanya Lemah, Masyarakat yang Rasakan Dampaknya

Liputan6.com, Jakarta DPR bersama pemerintah telah menyepakati arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang berfokus pada delapan Program Strategis Nasional (PSN).

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra mengatakan, pentingnya tata kelola yang kuat agar PSN tidak hanya legal di atas kertas, tetapi juga efektif bagi masyarakat.

"Program-program ini ibarat jantung yang memompa kehidupan bagi perekonomian bangsa," kata dia dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).

"Jika tata kelolanya lemah, jantung itu bisa berhenti berdenyut, dan masyarakatlah yang pertama merasakan dampaknya," sambungnya.

Adapun delapan PSN dalam APBN 2026 meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa serta koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. 

Kaisar mengingatkan adanya sejumlah catatan penting, diantaranya pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi melemahkan kapasitas fiskal daerah. 

Menurutnya, hal ini harus diimbangi dengan distribusi anggaran Tugas Perbantuan Pusat ke Daerah yang meningkat menjadi Rp1.367 triliun secara adil dan efisien agar tidak menimbulkan kesenjangan fiskal antar wilayah.

"Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini sebagai 'rem darurat' jika terindikasi masalah, sehingga dampak negatif tidak merembet ke sektor lain," tegas Kaisar. 

Selain itu, ia menyoroti potensi monopoli dalam pelaksanaan PSN akibat lemahnya perencanaan, infrastruktur yang belum siap, serta minimnya pengawasan. 

Ia mencontohkan pelaksanaan program MBG yang di lapangan masih menimbulkan persoalan, mulai dari kasus keracunan siswa, keluhan guru terkait distribusi makanan, hingga protes pelaku UMKM yang merasa dirugikan.

"Saya menghimbau Pemerintah untuk memfokuskan pelaksanaan PSN pada manfaat nyata bagi rakyat, terutama dengan memperkuat kajian dan pengawasan. Jangan sampai program yang bernilai mulia justru menjadi bumerang bagi rakyat," ujar Kaisar.

Lebih lanjut, kata Kaisar, penyerapan APBN 2026 juga perlu berjalan maksimal. Menurutnya, belanja negara adalah bahan bakar pembangunan yang bila tidak tersalurkan dengan baik dapat membuat mesin ekonomi tersendat.

"Saya memiliki harapan besar PSN dapat memberikan manfaat nyata, bukan sekadar cerita," tuturnya. 

Tak hanya itu, Kaisar menekankan komitmen Fraksi PDIP yang meminta pemerintah memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan.

Ia menegaskan anggaran pendidikan harus diarahkan untuk mencetak SDM terampil sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional.

“Pemerintah juga harus memastikan belanja negara menghasilkan kinerja berprestasi, bukan sekadar output kegiatan, laporan, atau dokumen administrasi,” tutup Kaisar.