KPK Bakal Panggil Bupati Sudewo Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalur Kereta Api

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak menutup kemungkinan memanggil Bupati Pati Sudewo untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Kasus ini telah menjerat 21 tersangka, termasuk mantan anggota DPR. Dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus itu terjadi saat dia masih menjabat sebagai Anggota DPR. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025. 

KPK membenarkan, Sudewo merupakan salah satu nama yang diduga juga menerima aliran komitmen fee. Keterangan itu didapat dari salah tersangka Renato yang kini telah ditahan KPK. 

Budi menjelaskan, informasi tersebut akan menjadi fokus pendalaman tim penyidik. "Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan Saudara SDW ini seperti apa,” ujar dia.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Renato, Sudewo disebut menerima Rp8 miliar terkait proyek pembangunan jalur kereta.

Ia juga disebut mendatangi langsung proyek-proyek DJKA di wilayah Jawa Tengah, yang sempat memicu komplain dari sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenhub.

"Seluruh informasi dan keterangan yang diperoleh dari para saksi tentu nanti akan didalami lagi oleh penyidik. Karena memang penyidikan dalam perkara ini terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api masih terus berprogres. Kita ketahui ada di beberapa wilayah, jadi kita tunggu saja,” kata Budi.

Saat ditanya apakah uang yang diduga diterima SDW sudah dikembalikan, Budi menyatakan pihaknya akan memeriksa lebih lanjut.

"Nanti kami cek ya terkait hal itu. Pengembalian uang tidak menghentikan proses pidananya,” tegas dia. 

Tepatnya di tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp3 miliar dari Sudewo.

Fakta ini terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang. Saat itu KPK memeriksa Sudewo sebagai saksi.

Jaksa penuntut umum menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

Politikus Gerindra itu membela diri. Dia menegaskan bahwa uang yang disita merupakan gaji yang diperolehnya sebagai anggota DPR dan uang hasil usaha.

"Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai," kata Sudewo dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu, Kamis (9/11/2023). Dikutip dari Antara.

Dalam kesaksiannya, Sudewo membantah menerima uang atas proyek pembangunan jalur KA antara Stasiun Solo Balapan-Kalioso yang dikerjakan oleh PT Istana Putra Agung.

Dia membantah dakwaan jaksa dalam perkara tersebut yang menyatakan telah menerima uang Rp720 juta yang diserahkan oleh pegawai PT Istana Putra Agung.

Termasuk, Sudewo membantah tanggapan terdakwa Bernard Hasibuan yang pernah memberikan uang Rp500 juta melalui stafnya yang bernama Nur Widayat di Solo.

"Saya tidak pernah mendapat laporan dari staf saya, atau dari saudara Bernard, atau dari saudara Dion," kata anggota Komisi V DPR RI itu

Menurut dia, perkenalannya dengan Bernard dan Dion terjadi saat proyek JGSS 4 sudah mulai dikerjakan.