Kemenko PM: 2025 Kemiskinan Ekstrem Menurun 1 Persen, Harus Terus Digenjot

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, Prof. Abdul Haris, mendorong lembaga ekonomi desa dan pondok pesantren (ponpes) berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahterataan masyarakat. Tujuannya, mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

"Pada tahun 2025 ini angka kemiskinan ekstrem telah terjadi penurunan 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini harus terus digenjot agar angka kemiskinan ekstrem terus menurun," kata Prof Abdul di Jogjakarta, dalam keterangan diterima, Jumat (8/8/2025).

Menurut Prof Abdul, pihaknya mendukung geliat ekonomi desa dengan indikator peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB). Karena itu, peran lembaga ekonomi desa dibutuhkan dalam menjadi bagian dari lima program nasional yang memiliki keterkaitan erat dan membentuk ekosistem peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Prof Abdul meyakini, lembaga ekonomi desa dimaksud adalah dengan menjadi bagian dari program makan bergizi gratis, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah rakyat, mengikuti cek kesehatan gratis, menjalankan koperasi desa, dan ikut membangun program 3 juta rumah.

Senada, Direktur Institute for Research dan Empowerment (IRE), Rajif Angga menegaskan, lembaga ekonomi desa seperti BUMDEs, KOPdes dan kelompok tani mampu menumbuhkan optimisme peningkatan ekonomi desa. Caranya, dengan berbagai praktek dari lembaga ekonomi desa.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Kemenko PM, Sugeng Bahagijo menggarisbawahi, urgensi kolaborasi dan sinergi berbagai pihak.

Dia menyatakan, lembaga ekonomi desa bukan menjadi satu-satunya cara, sebab institusi pendidikan, mulai dari perguruan tinggi hingga pondok pesantren punya keunikan dan konektifitas yang tinggi dengan karakteristik dan konteks pembangunan.

"Temuan Institute for Research dan Empowerment Yogyakarta, mengidentifikasi faktor penting kontribusi BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memberdayakan masyarakt untuk memiliki unit-unit usaha sendiri, menciptakan lapangan kerja dan usaha usaha baru berbasis potensi dan sumber daya lokal, yang secara komulatif lebih dari sekedar memberikan profit finansial bagi institusi desa," kata Sugeng.

Sugeng optimis, peran besar pemberdayaan masyarakat telah ditularkan melalui model-model pemberdayaan masyarakat.

"Sekarang telah lahir banyak model pemberdayaan masyarakat, tentu semua itu kita dukung," dia menandasi.