KPK Catat Tingkat Kepatuhan LHKPN Legislatif Paling Rendah, Kalah dengan Yudikatif-BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lembaga legislatif, baik dipusat maupun daerah menduduki peringkat paling bawah terkait tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo berdasarkan data Kinerja Semester 1 2025 yang diumumkan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (6/8/2025).

"Lembaga yang tingkat kepatuhan terendah yaitu legislatif pusat dan daerah masing-masing memperoleh 83,97 dan 88 persen," kata Ibnu dalam konferensi pers kinerja KPK semester I tahun 2025 kata dia.

Dia menerangkan, tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tembus di angka 91,26 persen.

Dari data itu, lembaga yudikatif mencatat tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 98,74 persen. Disusul BUMN 95,26 persen, eksekutif pusat 92,33 persen BUMD 89,09 persen dan eksekutif daerah 88,95 persen.

"Untuk itu, KPK mendorong seluruh lembaga negara terutama legislatif untuk meningkatkan komitmen kewajiban pelaporan LHKPN sebagai bentuk transparasi dan integritas penyelenggara negara yang bertanggung jawab," kata dia.

Dia menjelaskan data dan analisis dari laporan kekayaan ini kerap digunakan KPK sebagai sebagai instrumen pencegahan korupsi.

Selain itu, KPK juga memanfaatkan hasil analisis LHKPN sebagai bahan masukan dalam memperkaya informasi yang akan digunakan dalam pengembangan suatu perkara tindak pidana.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.273 laporan dugaan korupsi. Data itu dihimpun oleh KPK selama semester I 2025. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan, aduan paling banyak masuk di bulan Januari dan Februari.

"Selama Januari hingga Juni 2025 ini ada sebanyak 2.273 pengaduan," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam konferensi pers, Rabu (6/8/2025).

Dia melaporkan pada Januari dan Februari menerima 453 laporan, Maret 309 laporan, April 287 laporan, Mei 381 laporan, dan Juni ada sebanyak 390 laporan

Menurut Fitroh, setelah diverifikasi, 254 laporan tak dapat diterima karena dianggap tidak lengkap dan kurang tepat, seperti terlapor dalam aduan bukan penyelenggara negara, tidak ada unsur korupsi, dan sebagainya.

"Sisanya 325 laporan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dan merugikan negara. Kemudian, 103 laporan terkait kasus suap, yang katanya masih 'masif," terang dia.

"Sisanya, sebanyak 126 laporan dikategorikan 'lain-lain'. Suap masih cukup masif terjadi. Tergambar dari laporan yang masuk ke KPK," sambung Fitroh.

Fitroh juga membeberkan dalam enam bulan terakhir terdapat 31 kasus penyelidikan, kemudian 43 perkara berada di tahap penyidikan, 46 kasus masuk tahap penuntutan dan 31 kasus sudah inkrah (vonis berkekuatan hukum tetap), serta 35 perkara dieksekusi.

Dia menjabarkan, dari seluruh upaya penindakan ini, KPK mengklaim telah menyumbang Rp394,2 miliar untuk negara. Uang itu berasal dari denda, uang pengganti, dan barang rampasan, yang langsung disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Sebagai sumbangsih nyata KPK, hingga semester I tahun 2025 ini KPK telah berhasil memulihkan keuangan negara sekitar Rp394,2 miliar," tandas Fitroh.