Haidar Alwi: Bangun Kedaulatan Tanah Jarang Dimulai dari Tambang Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi menunggu momentum luar negeri untuk bangkit dari ketergantungan teknologi. Ia menyoroti krisis global pasokan logam tanah jarang (rare earth elements/REE) sebagai ancaman serius sekaligus peluang strategis bagi Indonesia untuk membangun kedaulatan teknologi dari dalam negeri.

Merujuk laporan McKinsey & Company, permintaan global terhadap unsur tanah jarang seperti neodymium dan praseodymium diprediksi melonjak dari 59.000 ton pada 2022 menjadi 176.000 ton pada 2035. Namun, kapasitas suplai dunia hanya mampu menutupi 70% kebutuhan, menciptakan defisit 30% yang mengancam rantai pasok industri strategis seperti kendaraan listrik, turbin angin, pertahanan, hingga satelit.

“Kalau McKinsey sudah menghitung dengan data global, maka kita sebagai bangsa tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kita harus mulai dari bawah: dari tambang rakyat, dari potensi lokal, dari hulu yang kita miliki sendiri,” ujar Haidar dalam keterangannya.

Menurut Haidar, potensi REE Indonesia besar namun belum dikelola serius. Sementara negara-negara maju berlomba membangun ketahanan logam magnetik, Indonesia masih sibuk dengan koordinasi lintas kementerian yang tak kunjung menghasilkan kebijakan strategis.

Ia menekankan bahwa kunci pembangunan kedaulatan REE adalah memberdayakan tambang rakyat. Pemerintah perlu membuka jalur legal melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) khusus REE di daerah-daerah seperti Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi yang memiliki mineral ikutan REE dari komoditas utama seperti timah, bauksit, dan nikel.

“Yang selama ini dianggap limbah justru menyimpan nilai strategis masa depan. Berikan izin, latih teknologinya, dampingi dengan pusat riset lokal, lalu sambungkan ke hilirisasi. Inilah cara membangun kedaulatan dari bawah,” ungkap Haidar.

Ia juga mendorong pembentukan Badan Nasional Rare Earth (BNRE) untuk fokus pada eksplorasi, pemrosesan, dan pemurnian logam tanah jarang, termasuk daur ulang dari limbah elektronik dan industri energi terbarukan.

“Negara lain sudah bicara circular economy. Kita bahkan belum mulai dari linear economy-nya,” ujarnya.

Bagi Haidar, tanah jarang bukan sekadar urusan tambang, tapi soal masa depan kedaulatan teknologi bangsa. Ia mengajak pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk tidak hanya jadi penonton dalam krisis global ini.

“Jangan tunggu investor asing membangun smelter, jangan tunggu insinyur asing untuk riset magnet. Kita bisa mulai dari rakyat, dari koperasi, dari desa-desa yang punya gunung tapi belum punya masa depan,” tegasnya.

Ia menutup dengan peringatan sekaligus ajakan, “Kalau McKinsey sudah bicara defisit global, maka giliran kita bicara keberanian nasional. Mulailah dari tambang rakyat, karena dari situlah teknologi bangsa bisa berdiri di atas kaki sendiri.”