Soroti Skandal Beras Oplosan, Puan: Praktik Curang Ini Pengkhianatan Terhadap Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat suara soal skandal beras premium oplosan yang merugikan masyarakat.

Puan menyebut tindakan pengoplosan beras sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, terutama saat daya beli masyarakat tengah menurun.

“Praktik curang seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Saat daya beli masyarakat sedang menurun, mereka justru dihadapkan pada manipulasi mutu pangan yang sangat merugikan,” ujar Puan melalui pernyataan resminya, Rabu (23/7/2025).

Lebih lanjut, Puan menilai skandal beras oplosan mencerminkan adanya celah besar dalam tata kelola distribusi pangan nasional.

Menurutnya, pedagang kecil sebagai pihak yang paling dirugikan dalam rantai distribusi yang tidak transparan.

“Mereka menjual produk dengan niat baik, tapi justru ikut menanggung dampaknya karena mutu produk tidak sesuai label,” tutur Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mendorong pemerintah dan lembaga penegak hukum bertindak tegas. Ia meminta negara hadir untuk melindungi konsumen serta pelaku usaha kecil.

“Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu segera mengambil langkah-langkah konkret. Jangan biarkan konsumen dan pedagang kecil jadi korban,” tegasnya.

Di sisi lain, Puan juga mendesak transparansi dalam pengungkapan nama produsen dan merek yang terlibat, serta pengusutan potensi keterlibatan kartel atau monopoli dalam distribusi beras premium.

Ia meminta Badan Pangan Nasional dan KPPU untuk ikut menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, dengan mengklasifikasi tingkat kesalahan serta menyiapkan sanksi tegas.

“Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk melindungi pedagang pasar dari dampak reputasi yang buruk dan membuka ruang pemulihan ekonomi secara adil,” tambahnya.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak boleh dibangun di atas praktik manipulatif, melainkan perlu terciptanya sistem distribusi pangan yang adil, dari petani hingga ke konsumen.

“Bila distribusi pangan terus dikuasai oleh segelintir pemain besar tanpa pengawasan ketat, ditambah praktik-praktik curang, maka rakyatlah yang menjadi korban. Negara tidak boleh membiarkannya,” tutup Puan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap temuan beras oplosan berdasarkan hasil pengujian di 10 provinsi produsen utama beras.

Dari 268 merek yang diuji, sekitar 85 persen tidak sesuai standar mutu, bahkan ada beras dalam kemasan 5 kg yang hanya berisi 4,5 kg.

Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan kerugian negara akibat praktik curang ini mencapai Rp100 triliun per tahun.