Nadiem Makarim dan Dua Skandal Korupsi Google

Liputan6.com, Jakarta - Nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim kembali mencuat tahun 2025. Nadiem kini dibidik oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua dugaan korupsi di kementerian yang dipimpinnya.

Nadiem sudah dua kali diperiksa Kejagung dalam dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbud Ristek Tahun 2019-2023. Sementara, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi penggunaan Google Cloud di Kemendikbud Ristek.

Berawal dari Kejagung meningkatkan status penanganan dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbud Ristek Tahun 2019-2023 dari penyelidikan ke penyidikan pada 20 Mei 2025. Sejumlah pejabat dan pihak terkait diperiksa sebagai saksi, tidak terkecuali Nadiem Makariem.

Nadiem menjalani pemeriksaan pertamanya pada Senin, 23 Juni 2025 hingga hampir 12 jam. Nadiem menyampaikan kepatuhannya sebagai warga negara terhadap proses hukum, dan berterima kasih atas sikap penyidik Kejagung.

“Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya, bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih,” kata Nadiem di Kejagung, Jakarta Selatan.

Dia pun memastikan untuk terus bersikap koperatif selama proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud Ristek Tahun 2019-2023.

Sebagai mantan menteri, Nadiem merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga rasa percaya masyarakat terhadap kementerian selama masa kepemimpinannya.

“Demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama,” ujarnya.

Pemeriksaan kedua Nadiem pun digelar pada Selasa, 15 Juli 2025. Setelah menghadap penyidik kurang lebih 9 jam, dia meninggalkan Gedung Bundar tanpa banyak memberikan pernyataan.

Seminggu setelah pemeriksaan kedua Nadiem Makarim di Kejagung, KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kemendikbud Ristek terkait penggunaan Google Cloud. Kasus itu pun disebut-sebut berkaitan dengan pengadaan Chromebook tahun 2019–2023, yang diusut Kejagung.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan semua pihak berpeluang diperiksa untuk menyelidiki perkara tersebut, tidak terkecuali Nadiem. Pasalnya, dia menjabat sebagai menteri dalam rentang waktu perkara di lingkungan Kemendikbud Ristek itu.

"Tentu dalam prosesnya KPK akan melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui dari konstruksi perkara tersebut," kata Budi dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa 22 Juli 2025.

Meski begitu, Budi belum merinci progres penyelidikan lebih lanjut. Hanya saja, dia memastikan KPK akan menyampaikan perkembangan kasus ini secara berkala.

"Sebagaimana dijelaskan Pak Direktur Penyidikan KPK, perkara ini belum naik ke penyidikan jadi belum bisa kami sampaikan secara detil jadi kita tunggu saja," ungkap Budi.

Dalam kasus pengadaan laptop Chromebook, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka berdasarkan kecukupan barang bukti. Para tersangka adalah Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur SD Kemendikbud Ristek, Mulatsyah (MUL) selaku Direktur SMP Kemendikbud Ristek, Juris Tan (JT) selaku staf khusus Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, dan Ibrahim Arif (IBAM) selaku Konsultan Teknologi Kemendikbud Ristek.

“Terhadap keempat orang tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup maka pada malam hari ini penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” tutur Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Juli 2025.

“Saudara MUL dilakukan penahanan rutan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Kemudian terhadap tersangka SW dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” jelas dia.

Sementara untuk tersangka Juris Tan, lanjut Qohar, belum dilakukan penahanan lantaran diketahui masih berada di luar negeri.

“Untuk Ibrahim Arif, yang bersangkutan dilakukan penahanan kota karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang bersangkutan mengalami gangguan jantung yang sangat kronis, sehingga berdasarkan pendapat penyidik yang bersangkutan tetap menjalani penahanan untuk tahanan kota,” ujar Qohar.

Perkara tersebut ditaksir menyebabkan kerugian negara akibat korupsi laptop Chromebook mencapai Rp1,98 triliun. Menurutnya, kerugian negara tersebut berasal dari pelaksanaan pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK di Kemendikbud Ristek tahun 2020 sampai dengan 2022, yang bersumber dari dana APBN Kemendikbud Ristek dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total Rp9.307.645.245.000 untuk 1,2 juta unit laptop Chromebook.