RUU KUHAP Baru, KPK Soroti Soal Aturan Penyadapan dan Kewenangan Penyidik

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Menurut mereka terdapat beberapa pasal yang dinilai bisa melumpuhkan kerja KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyinggung terkait aturan penyadapan yang ada dalam RUU baru hanya boleh dilakukan saat penyidikan dan atas izin pengadilan setempat.

Padahal selama ini, KPK justru mengandalkan penyadapan sejak tahap penyelidikan dan tanpa izin pengadilan negeri atau pengadilan tinggi di daerah setempat, di wilayah setempat.

“Penyadapan itu penting untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penyelidik baik untuk menemukan peristiwa tindak pidananya, ataupun dalam konteks KPK untuk menemukan setidaknya atau sekurang-kurangnya 2 alat bukti," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).

"Jadi penyadapan ini dipastikan memang betul-betul untuk mendukung penanganan perkara di KPK," sambung dia.

Budi menjelaskan, selama ini KPK memang tak minta izin pengadilan untuk menyadap, tapi KPK tetap melaporkan kepada Dewan Pengawas, dan penyadapan yang KPK lakukan itu selalu diaudit.

Hal lain, kata Budi soal penyelidik. Dalam draf RUU KUHAP, penyelidik cuma dianggap sebagai mencari peristiwa pidana. Padahal tugas mereka di KPK bisa sampai menemukan alat bukti dan bahkan punya kewenangan diangkat dan diberhentikan langsung oleh KPK.

"Artinya kan ada reduksi kewenangan dari penyelidik ya, karena penyelidik dalam RUU KUHAP itu hanya berwenang untuk mencari peristiwa tindak pidananya. Sedangkan penyelidik di KPK bahkan sampai ke untuk mencari sekurang-kurangnya 2 alat bukti, termasuk terkait dengan pengangkatan penyelidik ya. KPK punya kewenangan untuk mengangkat penyelidiknya sendiri," ucap dia.

Ditanya soal berapa banyak pasal bermasalah, Budi menyebut jumlahnya cukup banyak.

"Ya ada beberapa poin, nanti akan kami sampaikan secara detilnya. Ya sekitar itu (belasan), nanti kami sampaikan tentunya seperti apa. Karena memang masih dalam pembahasan di internal juga," ucap dia.

Dia mengatakan, KPK saat kini masih membahas poin-poin tersebut secara internal, termasuk melalui FGd bersama para pakar. Hasilnya akan dijadikan masukan untuk disampaikan ke pemerintah dan DPR.

"Ini KPK sudah melakukan beberapa diskusi, pembahasan termasuk mengundang para pakar untuk memberikan pengayaan terhadap impact dari RUU, hukum acara pidana terhadap tupoksi dan kewenangan KPK," ucap dia.

Dia menekankan, KPK berharap KUHAP yang baru bisa menjadi payung hukum, di antaranya untuk upaya-upaya menegakkan hukum pemberantasan korupsi yang lebih efektif.