Top 3 News: Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Saling Klaim dan Adu Persepsi

Liputan6.com, Jakarta - Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) bersikukuh menyatakan ijazah Jokowi palsu, sementara kepolisian telah berpegangan pada hasil penyelidikan yang menyimpulkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dipastikan keasilannya. Itulah top 3 news hari ini.

Hasil penyelidikan itu pun mematahkan laporan yang dilaporkan oleh TPUA ke Bareskrim Polri. Laporan tercatat dengan surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 dan nomor LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025.

Belakangan, TPUA meminta Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus. Permintaan itu diamini, sehingga diadakan di salah satu ruangan di Bareskrim Polri pada Rabu, 9 Juli 2025.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada yang istimewa dengan pemeriksaan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang dilakukan di Polda Jatim, bukan Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 10 Juli 2025.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Dia menjelaskan, Khofifah diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Dana Hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jatim.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Panja DPR terkait Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), menolak usulan pemerintah soal saksi sebagai pihak yang dapat dicegah bepergian ke luar negeri.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, usulan itu karena dalam praktik penyidikan, selain tersangka saksi juga seharusnya dicekal keluar negeri.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 10 Juli 2025:

Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) bersikukuh menyatakan ijazah Jokowi palsu, sementara kepolisian telah berpegangan pada hasil penyelidikan yang menyimpulkan ijazah Presiden Ke-7 Jokowi dipastikan keasilannya.

Hasil penyelidikan itu pun mematahkan laporan yang dilaporkan oleh TPUA ke Bareskrim Polri. Laporan tercatat dengan surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 dan nomor LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025.

Belakangan, TPUA meminta Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus. Permintaan itu diamini, sehingga diadakan di salah satu ruangan di Bareskrim Polri pada Rabu, 9 Juli 2025.

Dari kubu pelapor, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) diwakili Eggi Sudjana, Rizal Fadhilah, Roy Suryo, hingga akademisi Rismon Sianipar.

Dari pihak terlapor, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi diwakili kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan. Sedangkan, dari pihak eksternal hadir Kompolnas, Ombusman dan Komisi III DPR RI.

Selengkapnya...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada yang istimewa dengan pemeriksaan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang dilakukan di Polda Jatim, bukan Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 10 Juli 2025.

"Pada prinsipnya tidak ada pengistimewaan dalam pemeriksaan terhadap saksi. Saat ini saksi sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik," tutur Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis.

Khofifah diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Dana Hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jatim.

"Dalam rangkaian penyidikan perkara ini, kita ketahui bersama, tim sebelumnya juga melakukan rangkaian kegiatan pemeriksaan saksi lainnya, penyitaan, dan sebagainya di wilayah Jawa Timur. Mari sama-sama kita tunggu prosesnya," kata Budi.

Selengkapnya...

Panja DPR terkait Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), menolak usulan pemerintah soal saksi sebagai pihak yang dapat dicegah bepergian ke luar negeri.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, usulan itu karena dalam praktik penyidikan, selain tersangka saksi juga seharusnya dicekal keluar negeri.

"Padahal dalam praktiknya tidak hanya tersangka. Saksi pun kadang-kadang dilarang ke luar negeri. Sehingga kami menambahkan saksi," ujar Edward saat membacakan DIM pemerintah dalam rapat panja di gedung DPR, Rabu malam 9 Juli 2025.

Pada pasal 84 huruf A dalam RUU KUHAP versi pemerintah, berbunyi: Larangan bagi tersangka atau saksi untuk keluar wilayah Indonesia.

Selengkapnya...