Harus Bersiap, Sederet Ancaman Serius El Nino

Liputan6.com, Jakarta - El Nino kembali mengancam. Indonesia, sebagai negara kepulauan di wilayah tropis, termasuk yang paling rentan menghadapi perubahan pola iklim akibat pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik.

El Nino bukan sekadar fenomena cuaca biasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah beberapa kali mengingatkan bahwa kondisi ini dapat memicu penurunan curah hujan secara signifikan di sejumlah wilayah Indonesia. Dampak El Nino tidak hanya suhu yang semakin panas, tapi juga keterbatasan air bersih dan ketahanan pangan.

El Nino diperkirakan membawa musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Bahkan, sejumlah wilayah berpotensi mengalami kekeringan ekstrem yang berdampak langsung pada sektor pertanian.

Di Lampung, kekeringan mulai terasa. Sawah yang mengandalkan hujan kini berubah menjadi kering dan dipenuhi retakan tanah akibat minimnya pasokan air sejak pertengahan Mei 2026. Sejumlah tanaman padi berusia sekira 25 hari bahkan mulai mati.

Selain kekeringan, ancaman lain yang tidak kalah serius adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Saat musim kemarau berlangsung lebih lama dan kelembapan udara menurun, potensi munculnya titik api menjadi lebih tinggi, terutama di kawasan rawan seperti Sumatera dan Kalimantan.

"Ketika tinggi muka air tanah di lahan gambut mulai menurun, BMKG segera melakukan modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan tanah agar tidak mudah terbakar," kata Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dikutip dari Antara, Kamis (2/7/2026).

Dampak El Nino juga merembet ke sektor ekonomi. Ketika produksi pertanian menurun akibat kekeringan, harga bahan pangan cenderung naik dan memicu tekanan inflasi. Beberapa komoditas seperti beras, cabai, hingga sayuran menjadi lebih rentan mengalami fluktuasi harga karena pasokan terganggu.

Sektor energi dan ketersediaan air juga ikut terdampak. Penurunan debit air di waduk dan sungai dapat mengganggu pasokan listrik dari pembangkit tenaga air. Di sisi lain, masyarakat di daerah tertentu juga harus menghadapi keterbatasan air bersih, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026–2027. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi risiko kekeringan.

Dia menjelaskan, pembentukan satgas diperlukan karena penanganan dampak El Nino melibatkan banyak unit kerja di lingkungan Kementerian PU, mulai dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Direktorat Jenderal Cipta Karya, hingga unit lain yang berkaitan dengan pengelolaan air.

"Karena di sini sudah ada lintas direktorat jenderal (Ditjen), ada Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya dan seterusnya, makanya saya merasa perlu ada satgas khusus. El Nino ini memang harus kita antisipasi dari awal," katanya.

Menurut Dody, langkah mitigasi perlu dilakukan sejak dini agar dampak kekeringan tidak mengganggu kebutuhan air masyarakat maupun sektor pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional.

Sebagai bagian dari upaya antisipasi, Kementerian PU telah menjalankan program pengeboran air dalam di sejumlah daerah yang rawan kekeringan sejak awal tahun. Program ini menyasar berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta daerah lain yang berpotensi terdampak El Nino seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain memperkuat sumber air baku, Kementerian PU juga meminta Ditjen SDA memperluas pembangunan infrastruktur distribusi air, termasuk jaringan irigasi tersier untuk lahan pertanian.

"Cuma yang sekarang saya minta tambahan kepada rekan-rekan Ditjen SDA agar selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan untuk irigasi sawah maupun kebun itu saya mewajibkan juga membuat jaringan irigasi tersier," kata Dody.

Dia menekankan, jaringan irigasi tersier penting untuk memastikan air dapat menjangkau lahan pertanian hingga area paling jauh secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mengurangi pemborosan penggunaan air.

"Karena irigasi tersier itu agar air yang mengalir itu bisa mengairi sawah-sawahnya sampai yang terjauh itu bisa tercapai dengan cara yang lebih efektif dan efisien, serta ada penghematan penggunaan air yang bisa kita peruntukkan untuk generasi muda kita ke depan," ujarnya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mengantisipasi El Nino. Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah telah melakukan langkah antisipatif sejak dini untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Dia menegaskan stok pangan Indonesia berada dalam kondisi yang cukup kuat.

"Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini. Kesiapan stok pangan Indonesia berada di status yang cukup kuat," kata Sarwo.

Dia menjelaskan, berbagai skema antisipasi telah disiapkan untuk menghadapi potensi musim kemarau, termasuk penguatan produksi dan pengelolaan cadangan pangan. Pemerintah juga memiliki Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan CPPD yang dikelola di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD, yang dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota," jelasnya.

Sarwo menambahkan, hingga saat ini dampak El Nino belum signifikan terhadap produksi pangan di Indonesia. Pertanaman masih berjalan normal dan produksi dinilai tetap terjaga.

Dia juga menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog terus meningkat seiring penyerapan hasil panen petani lokal, dengan posisi stok kini berada di atas 5 juta ton.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai," ungkap Sarwo.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi bersamaan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026.

Instruksi tersebut disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Dampak El Nino di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tito menjelaskan, berdasarkan paparan BMKG, fenomena El Nino diperkirakan berlangsung mulai Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampaknya diprediksi paling kuat terjadi pada puncak musim kemarau, yakni Juli hingga Oktober 2026.

Karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.

"Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun," ujarnya.

Dia menegaskan terdapat dua dampak utama yang perlu diantisipasi, yakni meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca yang lebih panas dan kering, serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat mengganggu sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).