NFA Beri Dukungan ke Polri, Dorong Pemanfaatan Perhutanan Sosial untuk Swasembada Jagung

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pangan Nasional (NFA) menyatakan dukungan terhadap pemanfaatan lahan perhutanan sosial sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan swasembada jagung saat menghadiri kegiatan Penanaman Jagung Serentak di Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

“Gerakan penanaman jagung yang diinisiasi Polri bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan adalah bentuk kolaborasi nyata menuju swasembada pangan. Sinergi ini penting untuk menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan, khususnya cadangan pangan pemerintah,” kata Arief.

Arief menambahkan, jagung merupakan komoditas strategis nasional untuk kebutuhan pangan dan pakan. NFA, ujarnya, terus menghitung neraca produksi dan konsumsi agar distribusi jagung bagi peternak dan masyarakat tetap terjaga.

“Untuk produksi, leading sector-nya tetap kementerian teknis. Tugas kami memastikan kebutuhan dan neraca pangan seimbang. Ini juga mendukung visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan,” ucapnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi jagung Januari–Agustus 2025 mencapai 10,84 juta ton, naik 8,16% dibanding periode sama tahun lalu. Dengan proyeksi kebutuhan 10,06 juta ton, neraca jagung mencatat surplus 780 ribu ton.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menegaskan komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Di Jawa Tengah, penanaman jagung dilakukan di atas 138.750 hektare, termasuk 2.463 hektare lahan perhutanan sosial. Di Grobogan sendiri, luas tanam mencapai 207 hektare.

“Polri terlibat sejak tahap pencarian lahan, pembibitan, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen. Kami juga menggandeng Bulog, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), dan koperasi seperti Desa Merah Putih,” ujar Kapolri.

Ia meminta keterlibatan kepala daerah dan Forkopimda untuk mendukung program ini melalui alokasi anggaran perubahan bagi keperluan land clearing, alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, hingga pembangunan gudang pangan standar Bulog.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, turut mengapresiasi inisiatif Polri yang dinilai sebagai langkah luar biasa dalam mempercepat swasembada pangan.

“Langkah ini membanggakan. Keterlibatan Polri dalam seluruh tahapan—dari pencarian lahan hingga pascapanen—patut dicontoh kementerian dan lembaga lain,” tegasnya.

Titiek menilai ketersediaan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pencapaian swasembada. Ia menyebut program perhutanan sosial dapat menjadi solusi konkret untuk memperluas area tanam pangan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut program perhutanan sosial strategis untuk mendukung ketahanan pangan, energi, air, serta kelestarian lingkungan. Dari total 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat, sekitar 513.655 hektare berpotensi dikembangkan sebagai lahan agroforestry jagung.

“Swasembada pangan bukan hanya soal kedaulatan, tapi juga soal kesejahteraan petani. Kami terbuka untuk kerja sama lintas sektor demi mendukung produksi pangan nasional,” ujar Raja Juli.