Rapat Komisi III, Polri Minta Tambahan Anggaran Rp63,7 Triliun

Komjen Wahyu menyebut, anggaran belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp4,8 triliun diprioritaskan untuk gaji pegawai rekrutmen personil baru dan memenuhi kenaikan tunjangan kinerja 80 persen Polri dan ASN.

Diperbarui 07 Juli 2025, 14:03 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Polri ajukan tambahan anggaran Rp63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026.
  • Anggaran untuk belanja pegawai dan belanja modal jadi prioritas utama.
  • Komisi III DPR RI menyatakan dukungan atas usulan penambahan anggaran Polri.

Liputan6.com, Jakarta - Polri meminta tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026. Usulan itu disampaikan pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

Secara keseutuhan, Polri mengajukan anggaran sebesar Rp173,4 triliun atau naik sebesar Rp46,8 triliun setara 37 persen dibandingkan alokasi APBN untuk Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp126,6 triliun. 

"Setelah diterimanya pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp109,6 triliun maka Polri masih mengalami kekurangan sebesar Rp63,7 triliun," kata Astamarena Kapolri, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat saat rapat.

Komjen Wahyu menyebut, anggaran belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp4,8 triliun diprioritaskan untuk gaji pegawai rekrutmen personil baru dan memenuhi kenaikan tunjangan kinerja 80 persen Polri dan ASN. 

Sementara itu, belanja modal sebesar Rp45,1 triliun yang diprioritaskan untuk belanja kendaraan listrik, kapal pemburu cepat di perbatasan, pemenuhan peralatan pendukung untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba hingga pembangunan rumah dinas sebagai anggota Polri.

"Sehingga pada Tahun Anggaran 2026 Polri mengusulkan kembali kekurangan tersebut untuk dialokasikan pada pagu anggaran atau alokasi anggaran tahun anggaran 2026," kata dia.

Komisi III Setujui

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro menyatakan mendukung usulan penambahan anggaran Polri itu.

"Prinsipnya kita sangat setuju kalau bisa ditambah, ditambah tapi kewenangan itu bukan hanya di Komisi III tentunya ada beberapa yang harus disinkronisasi. Sekali lagi kami dari PDIP setuju dan apa yang menjadi usulan mitra. Kita support penuh," imbuhnya. 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6