145 Regulasi Pertanian Dipangkas, Pengamat Beberkan Dampak Positifnya ke Perekonomian

Liputan6.com, Jakarta Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan pada triwulan I-2025. Bahkan, pertumbuhan sektor tersebut tertinggi dalam sejarah, yakni mencapai 10,45%.

Salah satu hal yang memicu pertumbuhan sektor pertanian itu adalah pemangkasan 145 peraturan yang hanya menjadi satu Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyaluran pupuk. Hal itu pun membuat produksi pertanian, khususnya beras meningkat lebih dari 15% dibanding tahun lalu.

Chief Economist at Permata Bank, Josua Pardede mengungkapkan, pemangkasan 145 peraturan yang dilakukan pemerintah berpotensi besar meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama pada sektor pertanian dan rantai pasok nasional.

“Dari perspektif ekonomi, langkah ini berpeluang signifikan memperpendek rantai distribusi produk pertanian, mengurangi waktu tunggu, serta meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen akhir,” ungkapnya.

“Secara umum, pemangkasan regulasi dan birokrasi mampu mengurangi biaya logistik yang tinggi, mempercepat realisasi investasi, serta mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian yang selama ini terbebani oleh birokrasi berbelit,” jelas Josua.

Ia pun menyebut, pemangkasan regulasi juga dapat membuat produktivitas agregat meningkat karena petani dan pelaku usaha lebih banyak waktu untuk aktivitas produktif, bukan berurusan dengan perizinan kompleks

Josua membeberkan, selain efisiensi rantai pasok, pemangkasan 145 regulasi dapat secara langsung mengurangi biaya ekonomi legal seperti pungutan liar, mark-up harga, dan mafia pupuk bersubsidi.

“Dalam konteks tata kelola pupuk bersubsidi, pemerintah melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 telah secara khusus menetapkan tata kelola pupuk yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem informasi yang canggih untuk memonitor distribusi hingga titik akhir secara digital,” bebernya.

“Sistem yang terintegrasi dan transparan ini memperkecil celah manipulasi data maupun distribusi, yang selama ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan, baik dalam bentuk pungli, penimbunan stok, maupun distribusi tidak tepat sasaran,” jelas Josua.

Sektor Pertanian Melesat

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui, sektor pertanian melesat tak seperti biasanya. Bahkan boleh disebut sebagai penyelamat bagi perekonomian Indonesia.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, meroketnya sektor pertanian berkat gebrakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas 145 peraturan sektor pertanian, menjadi hanya satu Peraturan Presiden (Perpres).

“Pertumbuhan ekonomi 4,87% dan nampaknya menekankan itu sektor-sektor yang langsung terkena ancaman global. Tetapi yang sangat menarik dan harusnya ini sering kita bahas, sektor pertanian tumbuh mencapai 10,4%, sepanjang sejarah belum pernah," ujar Febrio dalam diskusi 'Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat?', di Toety Herarty Museum, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Ia mengatakan, pertumbuhan 10,45% di sektor pertanian, menjadi yang pertama kali terjadi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia.

Dia pun menyoroti kondisi sektor pertanian sebelumnya yang 180 derajat kondisinya. Di mana, Indonesia seringkali harus mengimpor beras dan jagung.

"Bahkan kalau lihat 10 tahun terakhir bukan hanya tumbuhnya rendah tumbuhnya selalu negatif, makanya sering kita impor beras, impor jagung," kata Febrio.

Pencapaian tersebut, kata Febrio, tak lepas dari langkah reformasi regulasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

“Apa yang terjadi pada triwulan I-2025, banyak sekali peraturan tentang penyaluran pupuk, 145 peraturan dipotong, ditebas habis jadi satu Perpres,” ujar Febrio.

Dia mengaku penyederhanaan aturan tersebut, berdampak positif terhadap sektor pertanian dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta dampak berkelanjutan bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.