KPK Sebut Kerugian Negara Terkait Kasus Korupsi Dana Operasional Papua Capai Rp1,2 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Papua mencapai angka fantastis, yakni Rp1,2 triliun.

Kasus ini menyeret dua nama besar, yakni mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua Dius Enumbi dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dana penunjang operasional kepala daerah pada periode 2020 hingga 2022.

“Penyidikan ini terkait penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020–2022. Hasil perhitungan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, seperti dikutip dari Antara, Jumat, (13/6/2025).

Menurut Budi, nilai kerugian sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun berbagai fasilitas publik yang sangat dibutuhkan masyarakat Papua, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

“Dana sebesar Rp1,2 triliun bisa digunakan untuk membangun rumah sakit, puskesmas, serta sekolah dasar hingga menengah. Dua sektor ini sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Papua,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa korupsi dalam jumlah besar seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memiliki dampak luar biasa yang sangat merugikan rakyat secara langsung.

Penetapan tersangka dalam kasus ini diumumkan usai KPK memanggil dua staf Ocean Apartment berinisial RS dan AH sebagai saksi pada Selasa (27/5). Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman kasus yang juga berkaitan dengan perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Lukas Enembe.

“Dalam perkara ini, tersangkanya atas nama Dius Enumbi,” ujar Budi.

Sementara nama Lukas Enembe kembali mencuat karena adanya keterkaitan dengan kasus penyalahgunaan dana operasional ini, meski sebelumnya ia juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi lain oleh KPK.

KPK menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dana operasional ini mencerminkan bagaimana praktik korup yang sistematis dapat merusak tatanan pemerintahan daerah dan masa depan rakyat di wilayah yang seharusnya terus dibangun.

“Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga persoalan kemanusiaan yang menghambat pembangunan dan hak-hak dasar masyarakat,” pungkas Budi.