Kalemdiklat Polri Paparkan Strategi Penguatan Pendidikan di RDP Komisi III DPR RI

Liputan6.com, Jakarta Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komjen Pol. Prof Chryshnanda Dwilaksana menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senin (26/5/2025). Rapat tersebut membahas arah pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan Polri.

RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Sari Yuliati, dan dihadiri jajaran Lemdiklat Polri, termasuk Wakalemdiklat, Kasespim Polri, Gubernur STIK dan Akpol, Kasetukpa, Kepala JCLEC, serta para Karo dan Kasatdik di lingkungan Lemdiklat Polri.

Dalam paparannya, Chryshnanda menekankan pentingnya sistem pendidikan berbasis nilai moral dan pengendalian diri untuk mencetak anggota Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

“Program-program yang dikembangkan yakni kampus integritas, kampus modern berbasis smart campus, kampus unggulan, serta kampus hijau, sehat, dan bahagia yang akan dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan di lingkungan Lemdiklat Polri,” ujarnya.

Ia juga mengungkap adanya penurunan anggaran pendidikan dan pelatihan Polri pada tahun 2025 dibandingkan 2024, yang disebabkan oleh efisiensi program dan perubahan durasi pendidikan.

“Penurunan anggaran dari tahun 2024 ke tahun 2025 disebabkan oleh penurunan jumlah kuota pendidikan dan perubahan metode diktuk bintara dari lima bulan lulus di tahun yang sama menjadi tujuh bulan lintas tahun,” jelasnya.

Lebih lanjut, Chryshnanda memaparkan bahwa kurikulum pendidikan Polri kini mengedepankan ilmu kepolisian sebagai ilmu lintas bidang yang mengkaji persoalan sosial, hukum, keadilan, serta manajemen dan operasional kepolisian.

“Dalam ilmu kepolisian mempelajari isu-isu penting dalam masyarakat dengan mengajarkan olah jiwa, olah rasa, olah pikir, olahraga, dan bakti masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Lemdiklat Polri tidak terlibat dalam proses rekrutmen anggota Polri maupun dalam penentuan anggaran dan kuota penerimaan.

Terkait kasus kekerasan di lembaga pendidikan, Chryshnanda menyatakan bahwa Lemdiklat akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran, termasuk penurunan tingkat, penundaan kenaikan pangkat, hingga pengunduran diri dari pendidikan.

Di akhir rapat, Chryshnanda menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPR RI atas dukungan terhadap pengembangan SDM Polri.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III atas dukungan agar Lemdiklat dapat mengembangkan personel polisi dalam memberikan pelayanan hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan secara bertanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, Komisi III DPR RI menyatakan dukungan terhadap peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan Polri sebagai bagian dari upaya mewujudkan Polri yang Presisi.

Komisi III juga meminta Kalemdiklat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan, mulai dari kurikulum, peningkatan kompetensi penyidik dan pengasuh, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Tujuannya adalah membentuk SDM Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.