Ratusan Kota Asia Pasifik dan Eropa Serukan Aksi Ketahanan Iklim Perkotaan dalam CRIF 2025

Liputan6.com, Jakarta - Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025 resmi dibuka di Park Hyatt Jakarta dengan menghimpun lebih dari 300 peserta dari kota-kota dan pemerintah daerah di Indonesia juga dunia, serta mitra dari Asia Pasifik dan Eropa untuk mempercepat aksi ketahanan iklim perkotaan.

Climate Resilience and Innovation Forum atau CRIF 2025 diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan dukungan dari Uni Eropa.

"Forum ini mengusung tema 'Empowering Cities and Local Governments for a Climate-Resilient Future' menekankan peran penting kepemimpinan lokal dan daerah, dan ketahanan iklim," ujar Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi saat membuka forum, melalui keterangan tertulis, Rabu (21/5/2025).

Menurut dia, forum ini juga menandai selesainya proyek yang didanai Uni Eropa yaitu Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC). Bernadia mengatakan, dibutuhkan sebuah komunitas untuk mengarusutamakan aksi iklim.

"Itu dimulai dengan membangun kesadaran akan krisis dan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keberanian para pemangku kepentingan kota percontohan untuk merencanakan dan mengimplementasi aksi iklim," kata dia.

Namun, lanjut Bernadia, menciptakan aksi iklim berkelanjutan membutuhkan upaya yang lebih besar lagi dengan membangun kemitraan global kota-kota berkelanjutan yang menyediakan berbagai dukungan mulai dari teknologi hingga keuangan.

"Dengan upaya di atas, kota-kota tidak lagi menjadi penonton. Mereka adalah responden pertama dalam krisis iklim. Melalui Climate Resilience and Innovation Forum, kami mendorong dan memperkuat dan memberdayakan pemerintah daerah dengan alat, pengetahuan, know-how, dan kemitraan yang diperlukan untuk memimpin dengan ambisi iklim," papar dia.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Mr. Denis Chaibi mengatakan, menangani ancaman perubahan iklim tetap menjadi prioritas utama bagi Uni Eropa (UE).

Dia menyebut, perubahan iklim memengaruhi setiap kota secara berbeda, tergantung pada kerentanan, kesiapan, dan kemampuan mitigasi.

"Melalui proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC), Indonesia dan UE bekerja sama untuk mewujudkan inklusivitas yang lebih baik di kota masing-masing, sehingga mereka menjadi lebih kuat dalam menghadapi perubahan iklim," ucap Denis Chaibi.

Dia juga menjelaskan, kota dapat mengubah mindset penduduknya dalam mengatasi masalah perubahan iklim.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang pernyataannya disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri Syafrizal ZA menegaskan, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam isu perubahan iklim.

"Komitmen itu antara lain terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menempatkan climate change salah satu isu yang sangat diprioritaskan, termasuk dalam pelaksanan RPJPD oleh pemerintah daerah," kata Syafrizal.

Menurutnya, bupati dan wali kota sangat membantu dalam climate resilient, sebagai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

"Peraturan ini menjadi dasar hukum penting bagi pemerintah dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC)," ucap Syafrizal.

"Bahkan, Kemendari sudah memberikan petunjuk untuk mendukung program climate change, melalui tiga program yaitu program pengontrolan polusi, biodiversity management, dan manajemen sampah," sambung dia.

Pernyataan tingkat tinggi lainnya juga disampaikan oleh melalui pidato utama dari Wali Kota Kuala Lumpur, Ms. Maimunah Mohd Sharif.

Salah satu pencapaian utama adalah penyerahan simbolis sepuluh Rencana Aksi Iklim (Climate Action Plans/CAP) kepada Bandar Lampung, Cirebon, Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, Pangkalpinang, Gorontalo, Kupang, Mataram, dan Ternate, yang merupakan bagian dari proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC).

Rencana aksi ini akan menjadi panduan bagi kota-kota untuk mengintegrasikan strategi iklim yang inklusif ke dalam rencana pembangunan jangka menengah mereka.

UCLG ASPAC juga meluncurkan pedoman CAP, yang disusun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran UCLG ASPAC dalam membantu lebih dari 20 pemerintah daerah di kawasan Asia-Pasifik dalam menyusun CAP.

Sorotan lainnya adalah pemberian penghargaan badge Global Covenant of Mayors (GCoM) kepada kota-kota di Asia Tenggara yang menunjukkan kemajuan nyata dalam aksi iklim, serta penandatanganan perjanjian kerja sama desentralisasi antara beberapa kota dan lembaga, termasuk Samarinda-Hefei, UCLG ASPAC dan Kuala Lumpur, UCLG ASPAC dan National Association of Local Authorities of Georgia (NALAG).

Pembukaan forum ini ditutup dengan pengenalan City and Local Government (CLG) Institute UCLG ASPAC,yang akan berperan sebagai pusat riset dan pengetahuan untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti, penelitian, dan manajemen pengetahuan.

Selama dua hari berikutnya, CRIF 2025 akan menyelenggarakan panel tingkat tinggi, sesi tematik interaktif, penanaman pohon dan kunjungan lapangan ke Tebet Eco-Park di Jakarta serta fasilitas transformasi pengelolaan sampah di Banyumas, menawarkan model ketahanan berbasis masyarakat yang dapat diadopsi.

Sebagai forum unggulan, yang tidak diadakan setiap tahun tetapi pada momen-momen penting bagi kawasan Asia-Pasifik—CRIF 2025 menjadi panggung untuk kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti, komitmen baru, dan penyelarasan dengan Paris Agreement, serta tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), hingga secara strategis menempatkan kota dan pemerintah daerah dalam merancang masa depan iklim yang berkelanjutan dan inklusif.