Perkuat Koordinasi Penindakan Prajurit Nakal, POM TNI Anti Dicap 'No Viral No Juctice'

Danpuspom TNI memastikan bahwa penindakan hukum terhadap oknum prajurit yang terlibat pidana akan dilakukan secara transparan. TNI juga akan bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan dalam memproses hukum kasus yang melibatkan oknum prajurit TNI.

Diterbitkan 07 Mei 2025, 14:14 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyampaikan, pihaknya akan memperkuat penindakan terhadap anggota militer yang bermasalah. Dengan sinergi antar-matra, POM TNI sebisa mungkin menghindari cap dari masyarakat soal 'no viral no justice'.

"Intinya kita polisi militer tidak akan pernah menutup-nutupi suatu perkara atau kasus yang terjadi. Kita akan selalu transparan, kita akan selalu akutabel, kita akan selalu terbuka. Sehingga harapannya, trust kepada kami, kepada Polisi Militer TNI dapat semakin menambah kepercayaan kepada kita. Kita tidak ada kepentingan apapun. Jadi kita hindari 'no viral, no justice'," kata Yusri di Kompleks Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

Menurut dia, Panglima TNI melalui Kasum TNI menitipkan pesan tersebut kepada jajarannya saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) POM TNI 2025 yang bertema 'Polisi Militer TNI Profesional dan Responsif dalam Menegakkan Hukum dan Tata Tertib di Lingkungan TNI Menuju TNI Prima dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju'. 

"Adapun tujuan dari kegiatan Rakornis ini adalah untuk mengevaluasi tentang pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan tahun 2024," ungkap dia.

Yusri menjelaskan, POM TNI akan berfokus dalam pelaksanaan operasi penegakkan ketertiban dan yustisi, maupun terhadap penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer. Tujuannya, agar POM TNI bisa lebih baik dalam rangka mewujudkan militer yang prima kemudian menuju Indonesia Maju. 

 

Jalin Komunikasi dengan Polri dan Kejaksaan

Jenderal bintang dua ini pun berterima kasih kepada Dansatpom di tiap matra (darat, laut, udara) karena kasus tindak pidana yang melibatkan oknum prajurit seperti penembakan di rest area, kejadian di Kalimantan, dan di Lampung dapat ditanggapi dengan cepat.

"Alhamdulillah semuanya sudah tertangani. Harapan kami ke depan untuk polisi militer akan selalu meningkatkan komunikasi, koordinasi," harap dia.

"Jadi kita akan selalu koordinasi, komunikasi dengan media maupun stakeholder yang lain, dari Propam (Polri), dari Kejaksaan terkait kejadian-kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI," kata Yusri memungkasi.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6