KPK: Gaji Besar atau Kecil Bukan Jaminan, Kalau Hati dan Pikiran Rakus Korupsi Tetap Terjadi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak mengatakan, gaji pejabat bukan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Dia pun menilai, kunci pemberantasan korupsi terletak pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD karena merupakan aktor yang berperan dalam proses pengambil kebijakan di daerah.

Hal itu dia sampaikan pasca menerima kunjungan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dalam rangka koordinasi dan supervisi terkait pemberantasan korupsi di wilayah Sumut, Senin 28 April 2025.

"Gaji besar atau kecil tidak menjadi jaminan. Kalau hati dan pikiran tetap rakus, korupsi akan tetap terjadi," kata Tanak melalui keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Tanak menyampaikan, permasalahan korupsi sudah mengakar sejak awal kemerdekaan. Presiden pertama Bung Karno, kata Tanak juga pernah menyinggung permasalahan korupsi di tubuh pemerintah dan para pelaku usaha.

"Beliau sampai menetapkan negara dalam keadaan darurat pada 1957 karena situasi tersebut," ujar dia.

Menurut dia, membangun negeri tanpa adanya korupsi hanya dengan bermodalkan tidak memanfaatkan jabatan guna keuntungan pribadi jaga integritas dan moralitas. Dia juga menghimbau kepada Pemda dan DPRD yang bersih serta jujur juga menjadi penting dalam hal ini.

"Saya berpesan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ingatlah, uang yang didapatkan dari korupsi adalah uang haram. Jangan sekali-kali membanggakan uang itu kepada keluarga," Tanak melanjutkan.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo beranggapan pola terjadinya tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda seperti sebelum-sebelumnya. Oleh sebab itu ia menyebut Pemda dan DPRD adalah dua aktor kunci yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah.

Menurutnya kolaborasi erat antara KPK, eksekutif, dan legislatif, agar upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif.

"Kami tidak hanya sebatas melakukan sosialisasi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk membahas persoalan nyata yang terjadi di daerah," ujar Agung.

Berdasarkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara mencatatkan skor rata-rata sebesar 75,02. Namun, pada area perencanaan, skor yang diperoleh masih tergolong rendah, yakni 63.

Sementara itu, tujuh area lainnya—penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak—berhasil mencatatkan skor di atas 80.

Namun, berdasarkan data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) di Sumatera Utara, tercatat sebanyak 170 perkara yang ditangani sepanjang 2023 hingga Desember 2024.

Dari jumlah tersebut diketahui terdapat beberapa modus yang dilakukan, seperti 44% terkait penyalahgunaan anggaran, 42% terkait pengadaan barang dan jasa, 7% terkait sektor perbankan, 3% terkait pemerasan atau pungutan liar (pungli), dan sisanya 4 persen mencakup modus lainnya.

"Potensi-potensi rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan anggaran yang tidak akuntabel, pengadaan barang dan jasa yang sarat kecurangan, lemahnya pengawasan, hingga praktik jual beli jabatan dan pelayanan publik yang berbelit," beber dia.

KPK mendorong Pemda dan DPRD untuk bersama-sama menginventarisasi potensi korupsi pada setiap area tata kelola serta menutup celah korupsi agar tidak ada lagi kebocoran.

"Sebagai aktor utama di daerah, Pemda dan DPRD harus mengambil peran besar dalam memastikan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, serta demokrasi lokal tumbuh sehat," pungkas Agung.

Sebelumnya, Gubenur Sumatera Utara Bobby menjelaskan kedatangannya ke KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi terkait pemberantasan korupsi di wilayah Sumut.

"Saya diundang oleh KPK untuk koordinasi dan kolaborasi, serta memperkuat hubungan antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD," kata Bobby di KPK, Jakarta Selatan, Senin 28 April 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby menjelaskan, delapan daerah dari Sumatera, termasuk provinsi dan tujuh kabupaten/kota, turut diundang untuk membahas berbagai isu.

"Jadi, tadi kami diundang bersama 8 daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota. Semua provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera nantinya akan diundang," lanjutnya.

Bobby juga mengungkapkan, dalam pertemuan itu mereka membahas berbagai hal penting terkait penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Pembahasan mencakup koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, serta upaya optimalisasi pendapatan daerah.

"Yang dibahas adalah penegakan hukum, pencegahan antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, serta optimalisasi pendapatan daerah," jelasnya.

Saat ditanya mengenai potensi korupsi di Sumatera Utara, Bobby menegaskan, berbagai aspek terkait perencanaan hingga pelaksanaan program telah dibahas secara mendalam dalam pertemuan ini.

"Ya, dari segala sisi tadi dibahas, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan," pungkasnya.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com