Fenomena Arus Balik dan Tantangan 15 Ribu Pendatang Baru, Jadi Beban atau Berkah Jakarta?

Liputan6.com, Jakarta - Musim libur Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M hampir selesai. Arus balik pun tengah bergulir. Jutaan masyarakat yang selesai merayakan lebaran di kampung halaman kini mulai berbondong-bondong kembali ke perantauan untuk melanjutkan aktivitasnya. Bahkan tak sedikit yang mengajak sanak saudara untuk ikut mengadu nasib di kota-kota besar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta memprediksi, akan ada lebih dari 10 ribu pendatang baru yang merantau di wilayahnya pasca-mudik Lebaran 2025 ini. 

“Untuk tahun 2025, pendatang baru diprediksi sekitar 10.000 sampai 15.000 jiwa,” kata Kepala Dinas Dukcapil Jakarta Budi Awaluddin, Rabu (2/4/2025) lalu.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno menyatakan bahwa fenomena urbanisasi saat arus balik lebaran merupakan hal yang biasa. Dia memastikan bahwa Jakarta terbuka untuk siapa pun. Karena itu, Rano Karno mempersilakan siapa pun datang ke Jakarta.

"Kecil itu, sebetulnya pak gubernur udah bicara kepada masyarakat yang mau datang ke Jakarta silakan. Kita enggak akan ada operasi justicia. Karena Jakarta ini milik bersama," kata Rano Karno kepada wartawan saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (4/4/2025).

Meski begitu, pria yang akrab disapa Bang Doel ini ingin agar para pendatang baru ini mempunyai skill atau keterampilan untuk bekerja di Jakarta.

"Tapi memang saran kita, harus punya keterampilan, harus punya skill. Karena kalau kosong-kosong saja nanti akan bersaing dengan masyarakat Jakarta," ujarnya.

"Sebetulnya memang, diamati dari tahun 2018, yang namanya operasi justicia sudah tidak ada di Jakarta. Karena Jakarta sekarang ini orang berpikir menyumplek ke sini. Tapi sebetulnya masyarakat yang lain lebih banyak juga ada di sekitar wilayah," sambungnya.

Doel mengungkapkan, mereka yang mencari nafkah di Jakarta, bukan berarti tinggal di Jakarta, melainkan di wilayah penyangganya seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Tapi hampir rata-rata mereka tinggalnya, bahasanya agak di pinggir. Karena apa? Tentu kalau Jakarta kan sewanya lebih mahal dari pada di pinggir. Itu yang terjadi. Karena itu tentu setiap kunjungan akan kita data. Data itu bukan untuk melarang, supaya kita hitung berapa jumlahnya," sambungnya.

Oleh karena itu, Doel menegaskan, prediksi jumlah pendatang tersebut bukan sesuatu yang besar baginya. "Makanya tadi ada bilang 15.000. Kalau 15.000 itu kecil sekali. Sangat kecil sekali. Mungkin bisa di atas. Prediksi kita di atas 50 ribuan," ucap dia menandaskan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilakan warga pendatang berbondong-bondong ke Jakarta setelah Lebaran 2025. Menurut dia, hal terpenting yaitu mereka memiliki kartu identitas yang jelas.

Pramono memastikan, Pemprov Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisia yang merazia identitas kependudukan para pendatang baru. Hanya saja, Pramono menegaskan mereka yang merantau ke Jakarta harus memiliki KTP.

"Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta monggo, silakan. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Kalau enggak punya identitas, enggak (bisa cari kerja)," ucap Pramono.

Politikus PDIP ini menegaskan, pihaknya tidak akan melangsungkan operasi yustisi atau razia kependukukan bagi mereka yang bukan berdomisili Jakarta pasca-momentum mudik Lebaran 2025. Artinya, Pramono akan membuka pintu kepada para perantau yang memandang Jakarta sebagai sebuah cara memperbaiki nasib.

"Jakarta terbuka bagi siapapun, Jakarta tidak akan menyelenggarakan operasi yustisi," kata Pramono di Kompleks Monas Jakarta usai melepas ribuan pemudik dalam rangka mudik gratis Pemrpov 2025, Kamis (27/3/2025).

Meski tidak melarang siapapun datang ke Jakarta, namun Pramono tetap akan memeriksa identitas mereka yang datang sebagai syarat.

"Kami meminta dan memohon dengan hormat, dengan sangat siapapun yang akan ikut kembali mudik ke Jakarta, pendatang terutama, maka kami akan melakukan pengecekan hal yang berkaitan dengan kependudukan," jelas Pramono.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, keputusan Pramono itu menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota terbuka bagi siapa saja, termasuk pendatang. Kata dia, keputusan Pramono sangat bijaksana, karena membangun Jakarta bisa dilakukan oleh siapapun.

“Kami tentu mendukung dan mengapresiasi keputusan Pak Gubernur yang bijaksana ini, karena Jakarta merupakan kota terbuka, yang siapa saja bisa datang ke sini,” ujar Pantas pada Kamis (3/4/2025).

Meski demikian, dia mengingatkan para pendatang untuk memiliki bekal sebelum tiba di Jakarta. Bekal yang dimaksud adalah kerabat atau sanak keluarga yang lebih dulu tinggal di Jakarta dan ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Kedua bekal itu, ujar Pantas, sangat dibutuhkan untuk menghindari potensi mereka terkatung-katung hidup di Jakarta. Jika ada kerabat di Jakarta, lanjut dia, setidaknya ada tempat sementara untuk menetap sambil mencari pekerjaan.

“Kemudian skill diperlukan untuk meningkatkan potensi mendapat pekerjaan, karena kita tahu Jakarta sebagai kota jasa dan niaga maka diperlukan skill dengan kemampuan SDM (sumber daya manusia) yang baik,” ucap Anggota Komisi D DPRD Jakarta ini.

Menurut Pantas, urbanisasi pasca-mudik harus disertai kesiapan agar untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh bertambahnya angka pengangguran, kesejahteraan sosial-ekonomi hingga ancaman kriminalitas.

“Hal-hal itu bisa dicegah atau diminimalisir apabila calon pendatang ke Jakarta mempersiapkan diri dengan baik sebelum merantau,” ungkap dia.

Pantas juga mendorong agar perangkat RT/RW turut aktif memantau dan mendata jumlah warganya pasca lebaran. Bagi setiap pemudik yang datang, hendaknya didata dengan baik, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa langsung diantisipasi.

“Untuk para pendatang juga wajib melapor ke RT/RW karena ini sudah diatur dalam Pasal 13 ayat 3 di Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta masyarakat tidak serta merta mengajak sanak saudara untuk menjadi pendatang ke Jakarta usai lebaran. Cak Imin meminta masyarakat tidak tergiur dengan keindahan Jakarta tanpa bekal kerja.

"Berharap siapapun yang diajak ikut bergabung ke Jakarta benar-benar menyiapkan diri, jangan indah Jakarta, tapi tidak bisa lebih inovatif. Jangan sampai indah Jakarta, menjadi beban Jakarta, tetapi menjadi solusi ekonomi kita semua," kata Cak Imin pada wartawan dikutip Selasa (1/4/2025).

Selain itu, terkait turunnya angka pemudik tahun ini lantaran melemahnya ekonomi, Ketum PKB itu mengklaim pemerintah telah memberikan stimulus kepada masyarakat.

"Stimulus sudah terus dikeluarkan bantuan-bantuan langsung kita percepat termasuk berbagai skenario yang sudah disiapkan," ujarnya.

Menurut Cak Imin, bantuan yang diberikan pemerintah seharusnya bisa memperbaiki perekonomian masyarakat.

"Yang penting kita bahu membahu menyadari beratnya tantangan. Terutama akibat global khususnya akibat kebijakan Amerika Serikat, yang menjadi bagian dari, kebersamaan yang harus dibangun antar keluarga pemerintah semua," pungkasnya.

Tangerang sebagai salah satu kota penyangga Jakarta juga turut terdampak fenomena urbanisasi pasca-mudik lebaran. Meski tidak melarang, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengimbau kepada para pemudik agar tidak serta merta mengajak sanak keluarganya yang belum memiliki keahlian untuk bekerja, datang merantau ke Tangerang.

"Pada prinsipnya, Kota Tangerang sangat terbuka bagi pendatang yang ingin tinggal di Kota Tangerang. Namun, tetap kami imbau agar masyarakat Kota Tangerang yang menjalankan mudik agar tidak membawa keluarga yang belum mempunyai kepastian kerja atau belum memiliki keahlian khusus," ujarnya, Kamis (3/4/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Rizal Ridolloh mengimbau para pendatang baru untuk segera melaporkan diri kepada RT/RW atau lurah setempat agar dapat segera didata.

"Selain itu, para pendatang juga dapat melakukan pendaftaran administrasi kependudukan melalui aplikasi Sobat Dukcapil," ucap Rizal.

"Selain melalui kelurahan dan kecamatan setempat, para pendatang juga dapat mendatangi Kantor Disdukcapil Kota Tangerang," sambung dia.

Rizal mengatakan, warga juga bisa mendatangi Mal Pelayanan Publik dan booth adminduk yang tersedia di Icon Walk Cimone dan Tang City Mall.

Sehingga, kata dia, pemerintah daerah dapat segera mendata pendatang, termasuk memproses Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

"Sesuai dengan arahan Wali Kota Tangerang, kami imbau agar para pendatang sudah memiliki kepastian kerja di Kota Tangerang, dan dapat turut berkontribusi membangun Kota Tangerang," terang dia.

"Kami harap, agar masyarakat juga turut mengingatkan keluarga yang menjadi pendatang untuk segera melakukan pendataan," tandas Rizal