Menilai Kenaikan Pangkat Prabowo dari UU No 20/2009 dan Permenhan No 18/2012

Selain itu, bintang kehormatan sebagai pangkat militer perwira tinggi itu disebutnya bermasalah jika diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo. Pasalnya, Ketum Gerindra itu pensiun dari dinas kemiliteran lantaran diberhentikan melalui KEP/03/VIII/1998/DKP dan Keppres Nomor 62 Tahun 1998, bukan karena memasuki usia pensiun.

“Dengan demikian, keabsahan pemberian bintang kehormatan itu problematik. Sebuah kontradiksi jika sosok yang diberhentikan dari dinas kemiliteran kemudian dianugerahi gelar kehormatan kemiliteran,” ungkapnya.

Selanjutnya, Halili menyatakan pemberian gelar kehormatan Jenderal Bintang Empat kepada Prabowo merupakan langkah politik Jokowi yang menghina dan merendahkan korban serta pembela HAM, terutama dalam Tragedi Penculikan Aktivis 1997-1998.

Dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis jelas dinyatakan oleh lembaga ad hoc kemiliteran resmi yang dibentuk negara, yakni Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dengan rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas kemiliteran, dan kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden.

“Negara jelas menyatakan bahwa Prabowo merupakan pelanggar HAM, berdasarkan keputusan Negara. Maka langkah politik Jokowi tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum negara tentang pemberhentian Prabowo dan pada saat yang sama melecehkan para korban dan pembela HAM yang hingga detik ini terus berjuang mencari keadilan,” tukas dia.

Lebih lanjut, dari sisi etika kepublikan pun langkah Jokowi memberikan bintang kehormatan dinilai bermasalah.

Presiden seharusnya lebih memikirkan nasib sebagian besar rakyat yang saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi serius akibat naiknya harga beras dan sembako lainnya.

“Bukan mengambil langkah politik untuk memberikan Bintang Kehormatan bagi Prabowo dengan pertimbangan dan untuk kepentingan politik, yaitu menanam jasa kepada Prabowo yang diproyeksikan oleh Joko Widodo menjadi Presiden RI selanjutnya,” Halili menandaskan.