Yusril Sebut Alat Bukti untuk Jerat Firli Bahuri Tersangka Tak Sesuai Putusan MK dan KUHAP

Kemudian terkait keterangan delapan orang ahli yang dijadikan alat bukti, kata Yusril, dalam proses penyelidikan dan penyidikan haruslah dinilai serta digunakan secara hati-hati oleh penegak hukum.

“Keterangan yang dikemukakan oleh ahli pada tahapan proses penyelidikan dan penyidikan hanyalah didasarkan pada hal-hal yang masih bersifat abstrak dan hipotetik, sehingga ahli berfikir dalam konteks speculative thinking, bukan mengungkapkan pikirannya dengan keyakinan yang bersifat positive-conclusive yang didasarkan atas fakta-fakta atau alat bukti lain yang terungkap di dalam persidangan,” ungkapnya.

Yusril menyatakan, jika keterangan ahli digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka Hakim Praperadilan berkewajiban untuk menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, demi memastikan status tersangka yang disematkan itu sesuai atas pertimbangan hukum yang kokoh.

“Maka Hakim Praperadilan berkewajiban untuk menilai keterangan ahli itu dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, karena keterangan itu mengandung sifat speculative-thinking yang mungkin berguna pada tataran filsafat, lebih-lebih dalam metafisika, tetapi tidak banyak manfaatnya dalam konteks penerapan hukum yang konkret, yang memerlukan tingkat kepastian yang tinggi,” ujarnya.

Sama halnya dengan alat bukti surat berupa foto atau potret yang digunakan, Yusril menilai hal itu tidak dapat dijadikan alat bukti surat berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

“Potret atau foto itu tidak menerangkan apa-apa kecuali menunjukkan dua orang yang sedang duduk yang dikenal sebagai Firli dan SYL. Hanya dapat sebagai alat bukti petunjuk, alat bukti seperti itu baru bisa ditampilkan dengan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain yang terungkap dalam persidangan,” beber dia.

Yusril pun menegaskan, dalam tahap penyelidikan alat bukti berupa potret atau foto tidak menerangkan apa-apa untuk dijadikan sebagai alat bukti. Sementara terkait dokumen surat anonim tertanggal 1 Oktober 2023 berjudul ‘Kronologi’ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembuat dan pengirimnya, serta harus diuji kebenaran isi informasinya, maka surat tersebut semestinya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

“Karena bisa saja surat tersebut merupakan surat yang ditujukan untuk memfitnah, karena surat tersebut tidak dapat membuktikan fakta kebenaran telah terjadinya suatu perbuatan/tindak pidana sesuai Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B UU Tipikor yang seolah-olah dilakukan oleh Firli,” Yusril menandaskan.