Permintaan Heru Budi kepada Pemerintah Pusat Setelah Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pemerintah pusat membantu keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta usai tak lagi jadi Ibu Kota Negara (IKN).

Hal ini disampaikan Heru saat membuka acara Sidang Pleno Musrenbang RKPD 2024 yang dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa hingga Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman.

"Jadi Pak Luky mohon bantuan keuangan dari Pempus bagi Pemprov DKI Jakarta. Intinya itu yang ingin saya sampaikan," kata Heru di Ruang Pola Bappeda DKI Jakarta, Senin (10/4/2023).

Pasalnya, Heru menyadari sejumlah kendala yang bakal dihadapi Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global pasca-ibu kota pindah ke Kalimantan. Terutama, terkait keterbatasan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Heru juga memohon dukungan perihal kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan di DKI kepada pemerintah pusat. Heru menilai, perpindahan penduduk ke Jakarta yang begitu mudah menjadi beban tersendiri bagi Pemprov DKI.

"Jika penduduk itu berpindah dari satu kota ke kota yang lain khususnya ke Kota Jakarta dengan mudah, ini menjadi perhatian dan beban di kemudian hari untuk Pemerintah DKI," kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini.

Heru Budi Hartonomenyatakan Pemprov DKI mempunyai 17 item bantuan yang diberikan kepada warga yang ber-KTP Jakarta sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.