Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Tegas Tegakkan Hukum di Papua

Liputan6.com, Jakarta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan upaya penegakan hukum di Papua akan tegas dan humanis, lewat sinergitas TNI-Polri. Hal tersebut sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat pelantikan Panglima TNI di Istaja Negara.

"Jadi seperti pernyataan Bapak Presiden harus tegas namun tetap humanis dengan operasi yang sekarang dijalankan, itu operasi teritorial. Tentunya kita lebih memajukan ke penegakan hukum," tutur Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022).

"Sehingga nanti untuk para yang buat onar di sana, melanggar hukum, menggangu masyarakat, tentunya akan kita tangkap dan serahkan kepada Polri. Karena memang di sana operasinya operasi penegakan hukum," sambung dia.

Menurut dia, operasi teritorial TNI di Tanah Papua berjalan dan dilaksanakan sesuai koordinasi aparat lapangan, seperti Kodim, Korem, serta Koramil, dengan perkuatan yang ada.

"Tentunya kita tetap melaksanakan operasi teritorial di sana. Karena masyarakat di sana membutuhkan dukungan kita, khususnya sekolah-sekolah katanya banyak gurunya meninggalkan tempat. Nah ini TNI wajib melaksanakan di sana," jelas Yudo.

Termasuk juga, lanjut dia, bantuan angkutan umum di wilayah yang tercatat kurang terfasilitasi. Hal itu demi berjalannya kegiatan sosial masyarakat.

"Tentunya untuk gangguan keamanan khususnya penegakan hukum kita akan membantu Polri untuk penegakan hukum," Yudo menandaskan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai baik rencana pendekatan humanis dan pengurangan prajurit TNI di Papua. Namun, Jokowi mengingtkan TNI harus tetap tegas kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebab mereka kerap kali melakukan tindakan kekerasan.

"Saya kira baik pendekatan humanis, pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi harus tegas di sana KKB selalu berbuat seperti itu ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," ujar Jokowi kepada wartawan usai pelantikan Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (19/12/2022).

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga meminta Yudo menjaga netralitas prajurit TNI, menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jokowi menekankan prajurit TNI tak boleh masuk ke dalam politik praktis.

"Agar menjaga netralitas TNI agar tidak ketarik-tarik ke dalam politik praktis yang penting," kata Jokowi usai melantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (19/12/2022).

Jokowi menyampaikan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga kondusifitas Indonesia, khususnya di tahun politik. Jokowi menuturkan hal ini penting untuk pembangunan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

"Pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga kondusifitas negara kita, karena penting stabilitas politik, stabilitas keamanan penting dalam rangka pembangunan Negara, pembangunan ekonomi kita, dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global," jelas dia.

Sebelumnya, Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa keamanan nasional dari Aceh hingga Papua akan menjadi fokusnya saat resmi menjadi Panglima TNI. Yudo sebelumnya lolos menjalani fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR.

"Mulai dari internasional, baik di Aceh dan di Papua, laut China Selatan, alutsista kesejahteraan prajurit dan itu semuanya menjadi perhatian saya," kata Yudo usai fit and proper test di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat 2 Desember 2022.

Yudo mengatakan akan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua. Dia menjelaskan evaluasi tersebut dilakukan karena ada daerah di Papua yang kondisinya sudah relatif kondusif, namun ada yang masih memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

"Kita lihat situasinya, apakah (pendekatan keamanan di Papua) masih relevan atau tidak. Tadi saya sampaikan bahwa walaupun TNI tegas, namun tetap harus humanis," kata Yudo.

Menurut Yudo, evaluasi operasi keamanan yang selama ini diterapkan di Papua sudah disampaikannya secara rinci kepada Komisi I DPR RI.

"Dari operasi yang tadi sudah disampaikan, tentunya akan kami evaluasi. Tadi juga sudah saya sampaikan di Komisi I DPR, jadi tidak semuanya mungkin dengan operasi yang sama," ujar dia.