Pemda Diminta Petakan Wilayah Rawan Bencana Jelang Musim Hujan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau seluruh pemerintah daerah (pemda) meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah seiring masa peralihan menuju musim hujan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan dinamika cuaca saat ini berlangsung cepat dan intens akibat tingginya variabilitas iklim. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca ekstrem, banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah seiring dengan memasuki musim penghujan. Upaya mitigasi, pengurangan risiko bencana perlu menjadi perhatian bersama serta melaksanakan secara terencana dan sedini mungkin melalui penguatan koordinasi, peningkatan kesiapsiagaan, dan langkah-langkah antisipatif sesuai dengan karakteristik risiko di masing-masing wilayah," ujar Berton dalam siaran pers virtual BNPB, Rabu (4/11/2026).

Untuk mendukung upaya tersebut, Kepala BNPB telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 yang memuat sejumlah langkah kesiapsiagaan. BNPB juga menyediakan portal digital InaRISK yang dapat diakses melalui laman inarisk.bnpb.go.id.

Berton menjelaskan, platform InaRISK dapat diakses publik, termasuk pemda dan masyarakat, untuk melihat gambaran spasial potensi ancaman bencana di wilayah masing-masing. Informasi tersebut dapat menjadi bekal awal dalam memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi.

"Cara mengaksesnya sangat gampang karena ini domain publik di mana di atas sebelah kanan bisa diketik kabupaten, kota maupun provinsi. Ketika ini nanti diketik, akan muncul wilayah tersebut. Nah, ketika kita mau mencari bahayanya seperti apa atau kerentanannya seperti apa, kita bisa mencari banjir, tsunami, atau ancaman-ancaman yang lain. Dan ini juga nanti bisa di-overlay dengan berbagai fasilitas yang ada, rumah sakit, sekolah, bank, dan desa-desa di mana kita tinggal," ujar Berton saat menjelaskan penggunaan InaRISK.

Menurut Berton, pemetaan diperlukan agar masyarakat dan para pemangku kepentingan kebencanaan dapat mengenali wilayah rawan serta memahami karakteristik risiko di daerah masing-masing.

"Tentu kita memiliki tujuan kenapa pemetaan ini dilakukan. Yang pertama tentu agar semua, baik itu pelaku kebencanaan maupun masyarakat mengenali wilayah rawan tersebut, mengidentifikasi desa ataupun kelurahan yang berpotensi mengalami banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, maupun karakteristik yang lain sesuai dengan di wilayah masing-masing," ujar Berton.

BNPB mengimbau pemda bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera melakukan pemetaan wilayah rawan bencana secara terperinci. Pemetaan tersebut mencakup desa atau kelurahan yang berpotensi mengalami banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi sesuai karakteristik daerah.

Pemda juga diminta memetakan elemen yang berpotensi terdampak, termasuk sebaran penduduk dan kelompok rentan. Kelompok tersebut meliputi balita, lanjut usia (lansia), ibu hamil, serta penyandang disabilitas.

"Kita perlu petakan elemen terdampak. Di desa mana, bagian desa mana yang terdampak, bagian kelurahan mana yang terdampak. Jumlah penduduknya seperti apa. Ada penduduk yang kelompok rentan, disabilitas, atau lain sebagainya bisa terpetakan di peta yang dimaksud," jelas Berton.

Selain itu, pemda diminta menetapkan wilayah prioritas dan mengukur tingkat risikonya, baik tinggi, sedang, maupun rendah. Langkah ini diperlukan agar sumber daya penanggulangan bencana dapat dialokasikan sesuai kebutuhan dan tingkat kerawanan setiap wilayah.

"Kemudian, tetapkan wilayah prioritas. Tentu dalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana, prioritas adalah sebuah langkah untuk melaksanakan tugas-tugas. Karena dalam suatu ketika sumber daya kita belum tentu bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada. Kemudian tentukan tingkat risikonya apakah di desa tersebut, di wilayah tersebut, risikonya tinggi, sedang, ataupun rendah," kata Berton.

Untuk mengantisipasi potensi bencana, BNPB juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor hingga tingkat desa. Unsur yang dilibatkan antara lain BPBD, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta tenaga kesehatan desa.

BNPB turut mendorong penggunaan peta partisipatif yang dibuat bersama warga. Pemetaan tidak harus menggunakan perangkat komputer atau teknologi canggih, tetapi dapat dilakukan secara sederhana berdasarkan pengetahuan masyarakat mengenai kondisi wilayahnya.

"Kami tidak menganjurkan untuk menggunakan peta yang canggih menggunakan komputer tetapi ketika di tingkat desa bisa menggunakan peta partisipatif di mana setiap warga atau beberapa warga mengerti dengan peta yang mereka gambar sendiri. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi," imbau Berton.

Sebagai tindak lanjut, BNPB meminta setiap kabupaten dan kota menghasilkan enam produk utama pemetaan operasional. Keenamnya meliputi peta wilayah rawan bencana hidrometeorologi, daftar desa atau kelurahan prioritas, data penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, peta titik kritis dan infrastruktur berisiko seperti sekolah serta fasilitas umum, peta jalur evakuasi, dan matriks rencana tindak lanjut.