Sukses

Kepala Otorita: Setelah Presiden Jajak Pasar, Minat Investor di IKN Naik 39 Kali Lipat

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, minat investor untuk berinvestasi di ibu kota baru meningkat tajam, pasca Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan market sounding atau jajak pasar.

Dia menyampaikan bahwa sebelum Jokowi melakukan jajak pasar, minat para investor untuk berkontribusi membangun Ibu Kota Nusantara sebanyak 25 kali lipat dari jumlah area yang ditawarkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Sementara setelah jajak pasar, minat investor naik 39 kali lipat.

"Sebelum jajak pesar, antara kavling-kavling yang tersedia, area-area zona-zona yang tersedia di IKN permintaannya 25 kali lipat dari apa yang kita bisa sediakan di area pusat pemerintahan, spesifiknya di area 1A," jelas Bambang Susantono kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/11/2022).

"Setelah jajak pasar, memang berkembang luar biasa minat dari para investor yang menghubungi kami. Sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi untuk tahap pertama ini. Tahap pertama ya, di kawasan inti pusat pemerintahan," sambungnya.

Oleh sebab itu, kata dia, Jokowi meminta agar area-area di IKN dibuka lagi untuk menampung minat para investor yang tidak tertampung di wilayah 1A. Bambang menuturkan wilayah 1A adalah wilayah tempat Istana Kepresidenan dan sejumlah kementerian nanti berlokasi.

"Sekarang kita buka lagi 1B dan 1C istilahnya. Jadi total daerah dari KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat," kata Bambang.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Membuka seluas-luasnya bagi para investor

Bambang menjelaskan, pemerintah tidak hanya membuka peluang investasi di wilayah KIPP saja, melainkan juga di area lainnya. Sejumlah wilayah tersebut antara lain wilayah pariwisata, pusat finansial dan ekonomi, wilayah pendidikan, hingga wilayah kesehatan.

"Jadi intinya tadi arahan beliau adalah membuka seluas-luasnya bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini," kata dia.

Dia berharap, pembangunan di kawasan IKN bisa mengalami kemajuan signifikan pada tahun 2023. Terlebih, Presiden Jokowi menargetkan agar upacara HUT Kemerdekaan RI pada tahun 2024 bisa digelar di IKN.

"Insyaallah ini akan mulai kita wujudkan di tahun depan sehingga tahun depan akan lebih terlihat lagi, lebih banyak lagi konstruksi yang akan kita bangun sehingga nanti pada tahun 2024 manakala Bapak Presiden akan upacara di IKN tentu akan bisa melihat perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan," pungkas Bambang.

3 dari 3 halaman

Penduduk IKN Tidak Dibatasi 1,9 Juta Orang, tapi Menyesuaikan Luas Wilayah

Otorita IKN mengkoreksi kabar seputar jumlah penduduk di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang dibatasi hanya 1,91 juta orang.

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono mengatakan, jumlah 1,9 juta orang penduduk tersebut memang terlampir pada UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Dalam aturan itu tertulis, populasi IKN Nusantara pada 2045 dicanangkan mencapai kurang lebih 1,7-1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektare.

"Angka 1,7-1,9 juta adalah perkiraan jumlah penduduk di IKN, yang luas wilayah daratnyanya kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare," terang Sidik dalam pesan tertulis, Kamis (24/11/2022).

"Perkiraan jumlah penduduk di IKN tersebut sesuai dengan perhitungan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan," kata dia.

Menurut dia, penggunaan kata pembatasan kurang tepat karena dapat menimbulkan banyak persepsi. Namun, angka 1,9 juta penduduk merupakan perkiraan yang menjadi dasar untuk diperlukannya pengendalian jumlah penduduk di IKN.

Kemudian, ia melanjutkan, terkait pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 merupakan angka proyeksi yang terdiri atas beberapa komponen.

Antara lain, ASN yang bertugas di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI/Polri, BIN, BSSN, Bakamla, Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, dan Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan IKN. Angka proyeksi tersebut berjumlah 257.675 orang.

"Angka tersebut bukan angka definitif karena akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, terutama untuk Tahap 1 pembangunan sampai dengan 2024," pungkas Sidik.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS