Depag: Lebaran Haji Boleh Besok

Liputan6.com, Jakarta: Lebaran Haji jatuh pada Rabu pekan ini. Tapi, Departemen Agama tak melarang bila ada umat Islam yang ingin salat Idul Adha, besok. Demikian diutarakan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Faisal Ismail di Jakarta, Senin (10/2). Karena itu, Faisal menegaskan setiap instansi pemerintah maupun swasta memberikan kebebasan tersebut.

Faisal menjelaskan, perbedaan itu terjadi karena ada sebagian umat Muslim berpatokan pada wukuf di Padang Arafah, Mekah, yang dilaksanakan siang ini waktu Arab. Menurut dia, perbedaan itu tak perlu dipermasalahkan. Menyoal Lebaran Haji yang ditetapkan Rabu, Faisal mengatakan, itu sesuai sidang isbat seluruh organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, 1 Februari silam [baca: Pemerintah Menetapkan Idul Adha 12 Februari].

Sementara Direktur Pembinaan Peradilan Agama Wahyu Widiana menyatakan, sebenarnya pemerintah menginginkan semua umat Islam di Tanah Air salat Idul Adha dalam waktu bersamaan. Namun, mustahil menyatukan keyakinan seluruh umat sesuai dengan keputusan pemerintah. "Padahal, pemerintah sudah mengumpulkan seluruh ormas Islam dalam sidang isbat," kata Wahyu saat berbincang dengan reporter SCTV Rosianna Silalahi.

Wahyu menerangkan, Idul Kurban tak selalu harus dirayakan sehari setelah pelaksanaan wukuf di Mekah. Penetapan itu harus disesuaikan kondisi tempat umat berada. Apalagi, perbedaan letak geografis otomatis menyebabkan penentuan waktu hari raya berbeda pula. "10 Dzulhijah (Hari Raya Idul Adha) tak serta merta sehari setelah wukuf di Arafah. Melainkan berpatokan pada penetapan tanggal 1 Dzulhijah berdasarkan ijtima," kata Wahyu menegaskan.

Berbeda bila kita berada di Arab Saudi. Menurut Wahyu, umat muslim yang berada di Tanah Suci harus mengikuti ketetapan pemerintah Arab Saudi. "Umat muslim harus mengikuti ulil amri--pemimpin umat--di sana," ujar Wahyu. Namun, imbuh Wahyu, sebaiknya memang perayaan hari-hari raya Islam di seluruh dunia sama. Itulah sebabnya, pemerintah beberapa kali mengajak sejumlah negara Islam untuk menentukan penanggalan Tahun Hijriah yang berlaku secara internasional.(ZAQ/Abbas Yahya)