Adu Kuat Parpol Sikapi Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden, Siapa yang Setuju dan Menolak ?

Sejauh ini, tidak semua parpol koalisi memiliki suara bulat menunda pemilu. PDIP misalnyamenegaskan setia kepada konstitusi dan tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan pembatasan masa jabatan presiden. PDIP menolak penundaan Pemilu 2024.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu 2024," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dikutip dari siaran pers, Minggu (27/2/2022).

Hasto meminta semua pihak lebih baik mengurus masalah perekonomian hari ini seperti kenaikan harga bahan pokok hingga kelangkaan minyak goreng. Masalah ini lebih penting ditangani daripada membahas penundaan pemilu.

"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," jelas Hasto.

Menurut Hasto, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah seharusnya menjadi legacy Presiden Joko Widodo yang dikenal kompeten.

"Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," ujarnya.

Senada dengan PDIP,  Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menegaskan menolak pengunduran Pemilu demi kepentingan bangsa dan negara.

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," tegas Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/3/2022).

Di dalam konstitusi Pasal 22E UUD 1945 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Partai NasDem, tegas Paloh, teguh memegang aturan bernegara yang merujuk konstitusi yang ada. Ia juga mengajak kepada para elite partai untuk mematuhi konstitusi. "Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar Pemilu," kata Paloh.

Tak itu saja, ia menegaskan tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024. Penundaan Pemilu bisa dilakukan, jika keadaan memang terpaksa. “Misalnya ada perang, bencana alam yang luar biasa terjadi,” katanya.

Faktanya, kata Paloh, saat ini kondisi negara dalam keadaan kondusif dan baik-baik saja, sistem perekonomian juga menunjukkan tren positif. Karenanya, sepanjang masih berjalan baik dan kepemimpinan berhasil menanggulangi Covid-19 maka Pemilu tetap dilanjutkan sesuai jadwal.

Paloh pun menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem di parlemen untuk mendorong agar Pemilu tidak ditunda.Lebih jauh, Paloh mengimbau kepada seluruh kader dan masyarakat agar wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang mencuat kembali belakangan ini untuk tidak ditanggapi. 

"Sistem negara kita demokrasi, yang mana demokrasi super liberal. Kalau baru exercise gini dan lempar-lempar kecil ya NasDem pahami itu, jadi belum tertarik bahas ini secara serius," ujar Paloh.

Meski begitu, Paloh tetap menghargai keinginan Parpol lain yang mewacanakan pengunduran Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. "Saya hormat jika Parpol lain punya argumentasi untuk usul perpanjangan masa kepemimpinan," pungkas Paloh.

Sementara itu dari partai oposisi, PKS tegaskan menentang wacana penundaan Pemilu 2024 yang coba didengungkan sejumlah pihak. Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, menyebut penundaan Pemilu tidak sesuai konstitusi.

Menurut Nabil, sikap itu sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) PKS ke-VI yang dilangsungkan pada Januari 2022. PSK juga menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden.

"PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945," kata Nabil kepada awak media, Kamis (24/2/2022).

Nabil menambahkan, usulan atau wacana mengenai penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden dapat menimbulkan ketidakpastian dan kontraproduktif bagi demokrasi di Indonesia. Padahal sebelumnya, KPU sebagai lembaga pemilu secara resmi telah mengumkan bahwa 2024 adalah tahun digelarnya pemungutan suara serentak.

"Karena itu, kami menilai lebih baik kita fokus untuk menyukseskan seluruh tahapan Pemilu 2024," jelas Nabil.

Adapun sikap Demokrat, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mempertanyakan tentang wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah pihak.

AHY meragukan bahwa penundaan Pemilu 2024 adalah benar-benar keinginan rakyat. Putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana penundaan pemilu digulirkan oleh mereka yang ambisius dengan kekuasaan.

"Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Jangan kemudian kita mengentertain hasrat, ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya," ujar AHY dalam dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Provinsi Riau dan Banten secara daring, Sabtu (26/2/2022).

Alasan penundaan karena pandemi pun sebenarnya tak berdasar. Pasalnya, menurut AHY, Pilkada Serentak 2020 saja bisa dipaksakan digelar. Padahal, kala itu masih di tahun pertama pandemi.

"Memalukan cara berpikir seperti itu, memainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana? Alasannya sekarang masih pandemi, alasannya sekarang masih pemulihan ekonomi," ucap AHY.

"Lah, kemarin Pilkada 2020 mereka juga mengatakan tidak ada negara manapun yang menunda Pemilihan umumnya, menunda Pemilihan kepala daerah hanya karena pandemi dan resesi ekonomi," imbuhnya.

Bangunan argumen pemilu 2024 ditunda bagi AHY begitu rapuh. Semua dalih yang melandasi niat penundaan itu amat mudah ditepis. Pun narasi seperti itu amat mencerminkan ketidakberpihakannya dengan rakyat. "Melabrak akal sehat, mencederai hati nurani dan tentu semua itu akan memundurkan demokrasi kita, hati-hati," kata AHY. 

Dari semua parpol koalisi yang “terbelah” tentang penundaan pemilu, hanya Partai Gerindra yang belum bersikap tegas.  Hingga saat ini, Gerindra hingga saat ini belum memiliki sikap resmi terkait usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemuli) 2024. 

"Saya tidak bisa berkomentar karena memang belum mengikuti wacana itu," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Muzani usai bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat, (25/2/2022) malam.

Ia mengaku telah mendapat laporan dan cerita dari beberapa rekannya, namun belum sempat diikutinya secara detil sehingga perlu waktu untuk mempelajarinya.

"Saya juga masih sedang berada di Jatim dan berkunjung ke beberapa daerah, termasuk di Madura, sehingga belum bisa memberikan respons terkait persoalan di Jakarta," ucap dia seperti dikutip dari Antara.

Namun, kata Muzani, saat ini Partai Gerindra tetap fokus mempersiapkan Pemilu 2024, termasuk terus melakukan safari politik ke berbagai daerah.