Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwa Taspen periode 2017-2020. Mereka dimintai keterangan atas sejumlah kebutuhan materi penyidikan.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT. Asuransi Jiwa Taspen," tutur Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (26/1/2022).

Keempat saksi yang dimintai keterangan adalah ZH selaku Direktur Utama PT. Majoris Aset Management yang diperiksa untuk menerangkan proses awal rencana investasi PT. Asuransi Jiwa Taspen pada MTN PT. Prioritas Raditya Multifinance, dan N selaku Head of Investment Banking PT. Valbury Sekuritas Indonesia yang diperiksa untuk menerangkan proses pembentukan dan penawaran MTN PT. Prioritas Raditya Multifinance.

Kemudian YY selaku Kepala Departemen Valuation PT. Asuransi Jiwa Taspen 2017 diperiksa untuk menerangkan proses investasi PT. Asuransi Jiwa Taspen pada KPD PT. Emco Asset Management dengan underlying MTN PT. Prioritas Raditya Multifinance dan penyelesaiannya, dan AR selaku Kepala Divisi Aktuaria PT. Asuransi Jiwa Taspen 2017 yang diperiksa untuk menerangkan proses investasi PT. Asuransi Jiwa Taspen pada KPD PT. Emco Asset Management dengan underlying MTN PT. Prioritas Raditya Multifinance dan penyelesaiannya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwa Taspen periode 2017-2020.

Penyelidikan tersebut berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprindik) perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana investaso di PT Taspen yang diterbitkan oleh Jampidsus Kejagung, Selasa 4 Januari 2022 lalu.

"Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 4 Januari 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Rabu 12 Januari 2022.