Masih Ada Gap 27 Juta Jiwa, Percepatan Vaksinasi di Jabar Hadapi Tantangan Berat

Liputan6.com, Bandung Jumlah penduduk Jawa Barat yang sudah divaksin saat ini masih kurang dari 10 juta orang atau masih ada gap 27 juta untuk mencapai kekebalan kelompok yang targetnya 37 juta jiwa. Padahal vaksinasi Jabar ditargetkan selesai pada Desember 2021.

Wakil Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil mengatakan dengan jumlah penduduk 50 juta dan harus mencapai 70-80 persen cakupan vaksin pada Desember 2021, maka ini menjadi tantangan yang sangat berat.

“Kita harus bekerja keras bagaimana vaksinasi ini harus dilakukan secara maksimal melalui kolaborasi. Insya Allah sampai dengan akhir Desember kita maksimalkan," ujarnya saat meninjau vaksinasi massal di GOR Volly si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (6/8/2021).

Melihat kondisi tersebut, Atalia berharap semua stakeholders dapat bersama-sama menyukseskan program vaksinasi. Sebabnya vaksin terbukti ampuh mencegah kesakitan dan mengurangi angka kematian.

"Jadi saya mohon bantuan kepada semua pihak karena pemerintah itu tidak bisa sendirian kita harus bersama-sama dengan seluruh elemen," tambahnya.

2 dari 3 halaman

Vaksinasi Massal di Jabar

Percepatan Vaksinasi, Wakil Ketua Divisi Khusus: Jabar Tantangannya Berat — Wakil Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil saat meninjau vaksinasi massal di GOR Volly si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (6/8/2021). (Foto: Yana/Biro Adpim Jabar)

Dalam peninjauan, Atalia bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum dan Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan. Menurut Atalia, vaksinasi massal di Kabupaten Bandung juga dilakukan di tempat lain yakni Telkom University.

Atalia mengatakan, ini merupakan upaya percepatan vaksinasi dengan jejaring kolaborasi. Kegiatan serupa sudah dilakukan di beberapa daerah seperti Kota Cimahi sebagai pembuka, Kabupaten Karawang, Garut, Bogor, Bekasi dan yang terakhir adalah Kabupaten Bandung.

"Harapannya dari sekarang akan dilakukan hal yang sama karena di setiap titik itu ada 56 ribu vaksin yang akan diberikan dikalikan dua (dosis vaksin)," kata Atalia.

Vaksinasi massal di Jabar sudah menggunakan pelayanan digital. Pelayanan digital ini bahkan dilakukan dari mulai pendaftaran, skrining, hingga pemberian sertifikat vaksin.

"Yang menarik vaksin di tempat ini paperless, sangat meminimalisasi penggunaan kertas jadi dimulai dari mereka mendaftar, mereka mengantri seperti apa. Bahkan pada saat dilakukan skrining tanpa menggunakan kertas," kata Atalia.

"Dari situ mereka terus sampai pada akhirnya mereka menunggu setelah menunggu setelah divaksin tanpa kertas. Informasi mengenai mereka sudah selesai istilah sudah lulus dilakukan vaksin itu juga tanpa kertas dikirimkan melalui WhatsApp masing-masing," sebutnya.

3 dari 3 halaman

Jabar Fokus Tingkatkan Cakupan Vaksinasi

Jabar masih berjuang untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dan menjadi provinsi fokus Pemerintah Pusat bersama DKI Jakarta dan Banten. Pertengahan Juni cakupan vaksinasi Jabar tercatat masih 12 persen, tapi dengan berbagai upaya percepatan kini cakupannya sudah meningkat.

Jabar sendiri saat ini telah mulai melakukan vaksinasi dosis ketiga sebagai penguat (booster) bagi para tenaga kesehatan yang dulu mendapat giliran pertama divaksin.

Data Pikobar per 2 Agustus 2021, dosis pertama 16,52 persen, dosis kedua 7,72 persen, dosis ketiga 0,01 persen. Total Jabar telah menerima 11,4 juta dosis vaksin dari Pemerintah Pusat, sekitar 9,1 juta dosis telah diinjeksi ke 5,7 juta orang di 27 kab/kota. Tingkat pemakaian vaksin sudah 80,37 persen.

Jabar sendiri masih defisit 1,09 juta dosis vaksin untuk mempercepat vaksinasi lansia, masyarakat rentan, masyarakat umum dan remaja. Sementara vaksinasi anak 18-59 persen baru dilakukan di dua kawasan yakni Bodebek dan Bandung Raya.

Untuk mempercepat vaksinasi, Gubernur Ridwan Kamil telah membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi awal Agustus 2021. Gubernur juga telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar provinsi diberi kewenangan mengatur jatah vaksin kabupaten/kota agar efektif dan pas.

Sebab dengan daftar alokasi perhitungan Pemerintah Pusat ternyata ditemukan banyak kabupaten/kota yang berlebih atau sebaliknya kekurangan vaksin.

(*)