ICW Minta KPK Patuhi Perintah Jokowi Tak Berhentikan 75 Pegawai Tak Lolos TWK

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mematuhi permintaan Presiden Joko Widodo untuk tidak memberhentikan 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Permintaan Jokowi ini diduga sebagai respons atas penerbitan Surat Keputusan (SK) Ketua KPK Firli Bahuri yang menonaktifkan pegawai KPK tidak lulus TWK.

"Kami meminta agar seluruh Pimpinan KPK mematuhi perintah Presiden Joko Widodo dengan menganulir keputusan memberhentikan 75 pegawai KPK," ucap Kurnia, Senin (17/5/2021).

Kurnia yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi berpandangan, sejak awal telah menduga uji TWK sebagai formalitas Firli untuk mengusir pegawai KPK yang dianggap tidak satu visi dengannya.

Sebab, nama 75 pegawai KPK yang terdepak dari TWK pernah memiliki irisan kasus berkaitan dengan Firli.

"Pernah memeriksa pelanggaran etik Firli Bahuri tatkala yang bersangkutan diketahui bertemu dan menjalin komunikasi dengan seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Barat. Namun, belum sampai diputus, Firli Bahuri langsung ditarik kembali ke instansi asalnya," ujar Kurnia.

Selain itu, Kurnia mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, nama-nama pegawai KPK tidak lolos TWK diketahui pernah menandatangani petisi menolak Firli Bahuri menjadi Ketua KPK karena sejumlah permasalahan atau memiliki rekam jejak bermasalah.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: