Tjahjo Heran KPK Akan Serahkan Hasil TWK Pegawainya ke KemenPAN-RB

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menampik keterlibatan kementeriannya dalam asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Tjahjo, tes tersebut adalah inisiasi internal para komisioner KPK.

"Tes pegawai KPK adalah peraturan (komisioner KPK) Kemenpan RB tidak ikut dalam proses tesnya atau kerja sama dengan BKN (badan kepegawaian negara)," tulis Tjahjo dalam pesan singkat, Rabu (5/5/2021).

KemenPAN RB Berlakukan WFH dan WFO bagi ASN untuk Kelancaran Arus Balik
Sahroni DPR Minta KemenPANRB Punya Aturan Khusus Tangani Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan ASN

Tjahjo menilai, keputusan dari hasil yang diperoleh KPK saat ini menjadi tanggung jawab pimpinan KPK. Karenanya dia merasa heran saat KPK mengatakan akan menyerahkan hasil itu ke kementeriannya sebagai tindaklanjut sejumlah pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat beralih status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Keputusan dari tim wawancara tes sampai hasil diserahkan ke pimpinan KPK ya sudah selesai, kok dikembalikan ke PAN-RB? Dasar haknya apa? ini kan intern rumah tangga KPK," tegas Tjahjo.

"(Saya tidak tahu, sejak awal kan ini masalah intern KPK," sambung dia menandasi.

2 dari 2 halaman

Konsultasi dengan KemenPAN-RB

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa menegaskan belum akan memecat sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Menurut dia hal itu harus dikonsultasikan kembali dengan Kemenpan RB dan BKN RI.

"Sesuai dengan keputusan bersama disimpulkan selama belum ada keputusan lebih lanjut oleh Kemenpan RB dan BKN RI, sampai saat ini KPK tidak akan berhentikan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Cahya dalam keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Menurut Cahya, keputusan diambil hari ini adalah hasil bersama antara pimpinan KPK, Dewas KPK, dan seluruh pihak.

"Jadi hasil asesmen TWK ini adalah keputusan bersama yang dinyatakan MS dan TMS," Cahya menandasi.

Hal ini muncul karena dalam salah satu pasalnya menyebutkan, pegawai KPK diharuskan beralih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Tjahjo Kumolo
Tokoh
Tjahjo Kumolo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia saat ini.
Lihat Selengkapnya
Tjahjo Kumolo
KemenPAN-RB