Sukses

Demokrat: Isu Kudeta jangan Dibelokkan Kami Berhadapan dengan Istana

Herzaky menyatakan surat meminta klarifikasi itu untuk menghentikan upaya beberapa pihak yang suka mencatut nama Jokowi.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta agar isu kudeta dan pengiriman surat Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Presiden tidak dibelokkan menjadi isu Demokrat melawan istana.

“Jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana,” kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (3/2/2021).

Herzaky menyatakan surat meminta klarifikasi itu untuk menghentikan upaya beberapa pihak yang suka mencatut nama Jokowi.

“Komitmen ini, dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden, maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat, dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, Demokrat juga memberi saran kepada Kepala KSP Moeldoko agar fokus pada tugas negara.

“Kami juga sekedar memberikan saran; dalam situasi pandemi seperti ini, orang-orang yang diberi amanah dan jabatan oleh Bapak Presiden, harus lah fokus bekerja untuk membantu rakyat. Jangan dulu bicara capres-capresan. Kasihan Presiden. Jangan sampai amanah yang sudah diberikan, dibalas air tuba,” ucapnya.

“Pak Moeldoko itu siapa? Pak Moeldoko itu KSP, stafnya Presiden. Tugasnya sekarang membantu Presiden menyelesaikan pandemi dan krisis ekonomi. Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan. Kasihan rakyat, lagi pandemi kok malah memikirkan pencapresan,” tambahnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Ingan Jadi Capres Lewat Demokrat?

Sementara itu, Herzaky menyatakan terkait upaya-upaya beberapa pihak ingin menjadi capres lewat Demokrat, maka harus lewat jalur resmi bukan kudeta.

Jadi, kalau KSP Moeldoko mau menjadi Capres melalui Partai Demokrat, ya bikin Kartu Tanda Anggota dulu sebagai kader Partai Demokrat. Jangan tiba-tiba ingin menjadi Ketua Umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa. Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional,” terangnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.