Isu Kudeta di Partai Demokrat yang Seret Nama Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ada gerakan yang mencoba merebut kursi kepemimpinan Partai Demokrat.

Dia menegaskan, mendapatkan informasi ini dari sejumlah kader Demokrat yang memberikan kesaksikan mulai dari tingkat pusat hingga cabang.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberi pandangan resmi yaitu tentang adanya gerakan politik pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, ini menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan," kata AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

Dia mengungkapkan gerakan ini tidak hanya melibatkan internal Demokrat, tetapi juga pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Bahkan, dia mengklaim gerakan pelengseran tersebut juga mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi," jelas AHY.

AHY pun mengelompokkan orang yang ingin melengserkannya dari jabatan Ketum Demokrat menjadi dua golongan, yaitu berasal dari kader partai dan nonkader.

Untuk mendapatkan kepastian dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menelisik kebenaran informasi tersebut, AHY menyurati Presiden Jokowi.

"Tentunya kami tak mudah percaya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, oleh karena itu, tadi pagi saya sudah kirimkan surat resmi kepada Yang Terhormat Pak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan," kata dia.

Sementara kader yang ingin menjatuhkannya, kata AHY adalah seorang kader Demokrat aktif, kedua, seorang kader yang sudah enam tahun tidak aktif, ketiga, satu orang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan keempat adalah seorang mantan kader yang sudah keluar dari partai tiga tahun lalu.

"Sedangkan non kader, adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya ke Presiden Joko Widodo," tegas AHY.

Namun belakangan, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hassan dengan gamblang menyebut para kader dan mantan kader demokrat yang membelot.

Salah satu yang ingin melengserkan AHY dari kursi Ketua Umum Demokrat adalah mantan Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin. Kemudian, ada pula Johny Alen Marbun, Max Sopacua dan Marzuki Alie.

Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkap sosok di balik lingkaran Presiden Joko Widodo yang diduga ingin mengkudeta Agus Yudhoyono adalah Moeldoko yang kini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

Herzaky melanjutkan, hal itu dilakukan Moeldoko untuk maju ke dalam kontestasi pencalonan presiden 2024. Karenanya, dia menegaskan terungkapnya nama terkait bukan soal perseteruan antar partai Demokrat dengan partai lainnya.

"Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," jelas Herzaky.

"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," tegas dia.

Stategi Kudeta

Sementara AHY menuturkan, usaha pengambilan kekuasaan itu nantinya dilakukan dengan cara Kongres Luar Biasa atau KLB. Demi mencapai titik tersebut, diketahui para pelaku harus mendapatkan dukungan dari 360 orang pemegang suara yang telah dipengaruhi dan dijanjikan sejumlah uang.

"Konsep yang dipilih pelaku untuk mengganti paksa ketua umum partai adalah dengan menyelenggarakan KLB, berdasarkan penuturan saksi, untuk memenuhi syarat dilaksanakan KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah besar," ungkap AHY.

AHY mengungkapkan, selain penghasutan dan iming-iming uang, para pelaku juga memberikan klaim jika cara ditempuhnya mendapat dukungan dari lingkar kekuasaan negara.

Dia menegaskan, pihaknya tidak mudah percaya begitu saja dengan klaim para pelaku.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini sukses karena mereka mengklaim telah mendapat dukungan sejumlah petinggi negara, tapi kami masih berkeyakinan, cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan yang juga telah mendapat kepercayaan rakyat. Kami berharap semua itu tidak benar," kata AHY.

AHY menaruh curiga terkait gerakan pendongkelan paksa kursi ketua umum partai yang tengah dijabatnya sebulan lalu.

"Kami mencium gerakan ini dari sebulan lalu, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil dan internal belaka, tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu lalu, maka kami melakukan penyelidikan mendalam," kata AHY.

AHY juga menyatakan, kader partainya tidak mendukung garakan pendongkelan paksa atau kudeta terhadap kursi ketua umum Partai Demokrat.

"Kami bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan semua kader Demokrat menolak tegas segala niat upaya untuk mendongkel kepemimpinan Demokrat yang sah," kata AHY.

Menurut AHY, sumpah setia para kader Demokrat ditegaskan dengan pengakuan kesetiaan dan kebulatan tekad para pimpinan partai di tingkat pusat, daerah, dan cabang sesuai hasil kongres ke-V partai yang sah.

"Dengan kata lain insyaallah gerakan ini dapat ditumpas dengan kebulatan tekad kader di seluruh Tanah Air," kata dia.

AHY pun meminta, seluruh kader Demokrat untuk dapat merapatkan barisan dan terus bersatu memperjuangkan hak rakyat Indonesia.

"Saya intruksikan merapatkan barisan dan terus bersatu memperjuangkan rakyat Indonesia," tandas AHY.

Saksikan video pilihan di bawah ini: