Sukses

Sesalkan RUU PKS Ditunda, Sahroni Nasdem: Hukum yang Ada Tak Cukup Lindungi Korban

Liputan6.com, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk mengurangi 16 Rancangan UU dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. Termasuk salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyampaikan penyesalannya. Sahroni menyebut, sebagai wakil ketua di komisi yang mengurusi soal hukum dan HAM, dirinya kerap kali mendapat pengaduan hukum dari korban kekerasan seksual.

“Sebagai anggota Komisi III DPR RI, saya sungguh menyayangkan hal ini. Karena saya juga sering mendapat laporan hukum yang banyak terkait kasus kekerasan seksual itu," kata Sahroni, Jumat (3/7/2020).

Dia menilai, aturan yang sekarang belum cukup. "Menurut saya, ini mungkin karena aturan hukumnya yang ada saat ini belum cukup," ungkap Sahroni.

Secara pribadi, Ia tengah melakukan pendampingan hukum atas kasus pencabulan yang terjadi pada anak gadis oleh orang tuanya sendiri. Hal ini, kata Sahroni, menunjukkan pentingnya pengesahan RUU PKS.

“Karena proses hukumnya yang berat inilah, saya pribadi juga saat ini tengah melakukan pendampingan hukum atas anak wanita yang dicabuli sama ayah kandungnya sendiri. Saya melihat kasus seperti ini banyak sekali, makanya kita membutuhkan RUU PKS,” jelas Sahroni.

 

2 dari 2 halaman

Desak Tetap Disahkan Tahun Ini

Dia menambahkan sikap dari partainya jelas, yakni mendesak RUU PKS tetap disahkan pada tahun ini.

"Sikap kami di fraksi juga jelas ya, sahkan RUU PKS tahun ini. Jangan ditunda-tunda lagi. RUU ini sudah ditunggu para korban kejahatan seksual yang selama ini masih harus bersembunyi karena takut, malu, khawatir kena stigma. Nah, kita harus memberikan perlindungan hukum yang maksimal pada mereka," pungkasnya.