Sukses

Pemkot Bogor Alokasikan Dana Rp 348 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Menurut dia, untuk warga miskin baru akan dipenuhi dari bantuan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Angkot-angkot di Kota Bogor disemprot cairan disinfektan
Perbesar
Angkot-angkot di Kota Bogor disemprot cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona. (Liputan6.com Achmad Sudarno)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran Rp 348 miliar dari APBD Kota Bogor 2020, untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim melalui sambungan telepon dari Kota Bogor mengatakan, dari total anggaran tersebut, akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19 Rp 309 miliar, untuk penanganan jaring pengaman sosial Rp 39 miliar, serta untuk penanganan dampak ekonomi Rp 3 miliar.

Dedie menjelaskan, anggaran Rp 309 miliar untuk sarana dan prasarana penanganan Covid-19, sedangkan anggaran Rp 39 miliar dan Rp 3 miliar untuk bantuan sosial melalui jaring pengaman sosial maupun warga miskin baru karena Covid-19.

Menurut dia, pihaknya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait masih melakukan pendataan, terutama terhadap warga miskin baru karena wabah ini.

Pemerintah Kota Bogor, kata dia, telah memiliki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yakni data penduduk miskin penerima bantuan program keluarga harapan (PKS), penerima bantuan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) dan penerima bantuan lainnya dari keuangan negara.

"DTKS di Kota Bogor datanya sudah disusun oleh Dinas Sosial, yakni 71.000 KK," kata Dedie kepada Antara, Sabtu (11/4/2020).

Dia menjelaskan, dirinya memberikan arahan kepada OPD terkait untuk melakukan pendataan secara valid, karena prinsip bantuan sosial ini tidak boleh seseorang menerima bantuan dari keuangan negara berkali-kali atau berlapis, sesuai asas keadilan.

"Untuk warga miskin baru dan warga pekerja terimbas ekonomi akibat Covid-19, sedang didata dan masuk dalam program kartu pra-kerja," kata Dedie.

Menurut dia, untuk warga miskin baru akan dipenuhi dari bantuan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Bantuan dari Pemerintah Kota Bogor, khusus untuk warga miskin baru yang belum tercakup dari dua sumber di atas, termasuk program padat karya," katanya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sepulangnya dari kunjungan ke Turki dan Azerbaijan Wali Kota Bogor Bima Arya dan sejumlah pejabat Pemkot Bogor masuk dalam ODP atau orang dalam pemanyatauan virus Corona. Bima Arya membatasi aktivitasnya di Pemkot Bogor.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Warga Miskin Baru

Dedie mengingatkan hal itu karena pendataan secara valid menjadi penting.

"Warga penerima kartu pra-kerja, kartu sembako, PKH, serta warga miskin baru, harus berdasarkan KK dan KTPE. Seorang penerima, bantuannya tidak boleh tumpang tindih," katanya.

Menurut Dedie, warga miskin baru yang sedang didata, asumsinya adalah 50 KK per RW. Di Kota Bogor ada 720 RW, sehingga seluruhnya ada 36.000 KK.

"Ini baru asumsi, tapi akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi," katanya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.