Meilono Soewondo: Akui Saja dan Stop Sekarang

Liputan6.com, Jakarta: Mengungkap skandal suap di DPR memang sangat sulit. Perlu perjuangan keras untuk membuktikan bahwa banyak amplop yang ditebarkan ke para wakil rakyat untuk memuluskan suatu masalah. Apalagi, bagi anggota Dewan yang dinilai vokal. Gawatnya, model seperti itu dianggap lumrah bagi anggota Dewan. "Itulah yang membuat saya sedih dan tergerak mengajak rekan-rekan di DPR menghentikan pola seperti itu," kata anggota Komisi IX DPR Meilono Soewondo saat berdialog dengan Arief Suditomo di Studio SCTV Jakarta, Kamis (26/9) petang. "Kenapa mesti ada uang berseliweran," kata alumnus Institut Teknologi Bandung ini, miris.

Seperti diketahui, anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengaku sempat disodori amplop berisi duit ketika membahas divestasi Bank Niaga dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, beberapa bulan silam. Angpau yang berisi duit sebesar US$ 1.000 itu disebutkan sebagai salam kenal dari Ketua BPPN Syafruddin Temenggung. Namun, Meilono menolak amplop tersebut [baca: Kasus Suap Divestasi Bank Niaga Segera Diselidiki].

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengatakan, pengakuannya itu sama sekali tak ada kalkulasi politiknya. Itu dilakukan atas dasar rasa kepedulian semata. Sayangnya, Meilono merasa berjalan sendiri setelah sejumlah anggota Dewan tak menghiraukan ajakan moralnya itu. "Ini kan hanya imbauan moral," kata dia.

Meilono mengatakan, kasus sogok tak terjadi di Komisi IX yang membawahi bidang keuangan dan perbankan saja. Tapi, juga terjadi pada anggota Dewan yang membahas sejumlah rancangan undang-undang. "Saya tak ingin memojokkan seseorang. Tapi yang pasti hampir terjadi pada semua komisi di DPR," ucap wakil rakyat dari daerah pemilihan Madiun, Jawa Timur.

Sejauh ini, Meilono memiliki sejumlah bukti sogok yang diterimanya. " Sebagian bukti yang saya simpan dan saya laminating," ujar adik kandung mantan Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudhohusodo ini. Namun, dia mengaku tak berniat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Dia hanya berharap wakil rakyat menyadari bahwa pola tersebut sangat tidak pas di era reformasi yang hampir semua kalangan menentang aksi sogok-menyogok. "Tapi untuk meminta semua anggota Dewan mengaku rasanya sulit. Jadi, kenapa tidak diakui saja, dan minta maaf, dan stop sekarang," kata direktur perusahaan konstruksi ini, mengimbau.(DEN)