Menkumham: Masalah Utama Semua Lapas Adalah Narkoba

DPR dan Menkumham — Menkumham Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/1/2020). Rapat membahas 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, permasalahan utama di semua lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

"Persoalan kami adalah narkoba, ini persoalannya," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Yasonna Minta Jajarannya Fokus pada 4 Kegiatan Utama Kemenkumham

Menurutnya, banyaknya narapidana narkoba membuat isi rata-rata Lapas mendekati 50 persen kasus narkoba.

"Di Medan 75 persen narkoba, di kota-kota (lain) ada yang 70 persen, 60 persen narkoba," kata Yasonna dikutip dari Antara.

Menurut Yasonna, ada risiko moral yang terjadi dengan bergabungnya para pemakai narkoba dan kurir itu di dalam lapas, yang berimplikasi pula pada petugas lapas.

"Yang paling memprihatinkan itu seperti yang terjadi di Kabanjahe, baru masuk 2017, belum 3 tahun sudah tergoda akhirnya dipecat. Kemarin saya berjumpa dengan dia, dan saya mendapat informasi bahwa orangtuanya minta maaf, tapi saya bilang tidak bisa," kata Yasonna.

Ia menambahkan, apabila Kemkumham diminta reformasi birokrasi di lapas, maka sebetulnya sudah ada regenerasi karyawan di sana hingga mencapai 80 persen.

"Sebetulnya untuk kebutuhan seorang anak muda, sudah lebih dari cukup. Jadi memang pak ketua, integritas memang penting," kata Yasonna.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menkumham Yasonna Laoly tandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance-MLA. Perjanjian ini untuk melacak membekukan, menyita hingga merampas aset hasil tindak kejahatan. Seperti pencucian uang hasil penggelapan pajak.

2 dari 2 halaman

Cara Baru

Ia kemudian mencoba berinovasi dengan membuat predikat zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Untuk menentukan predikat zona integritas maka dibentuk Tim Penilai Independen (TPI), yang dibentuk dari instansi Kemenkumham adalah Inspektorat Jenderal, sementara untuk tingkat nasional TPI beranggotakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman RI.

Namun, Yasonna menyampaikan kepada Komisi III DPR RI, baru 17 lapas yang masuk di dalam zona integritas itu.

"Tahun 2019 baru 17, dari 584 (lapas)," kata Yasonna.Ia mengatakan Kemkumham mencoba mendorong petugas lapas-lapas ini agar membenahi dirinya dan mengupayakan wilayah kerjanya untuk bebas dari korupsi.

Namun, itu saja belum cukup. Yasonna juga meminta agar DPR RI segera mengupayakan revisi UU Narkotika supaya kelak narapidana narkoba tidak langsung dimasukkan ke dalam lapas namun diperlakukan sebagai penderita penyakit.