Sukses

Komentar Menkumham Soal Keinginan KPK Hentikan Sejumlah Kasus

 

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, akan menghentikan sejumlah kasus di instansinya.

Terkait hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly tak mau banyak bicara mengenai hal tersebut. Menurutnya, itu kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Diketahui, dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Pasal 40, memang lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk menghentikan sejumlah kasus.

"Itu kewenangan dia," kata Yasonna di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Saat ditanya lebih lanjut apakah itu akan menimbulkan masalah atau tidak, dirinya memilih untuk langsung ke dalam mobilnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, lembaga yang ia pimpin memiliki tunggakan penanganan kasus korupsi sebanyak 113 perkara selama 2008-2020. Untuk di 2020, KPK sudah menerbitkan 21 surat penyidikan.

 

2 dari 3 halaman

Pertimbangkan Kasus Dihentikan

Firli mengaku tengah mempertimbangkan menghentikan kasus di KPK yang tidak layak dilanjutkan.

"Muaranya nanti adalah seketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun," ujar Firli dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Menurut mantan Deputi Penindakan KPK itu, penghentian kasus yang terkatung-katung perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tersangka.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Alasan KPK Tak Hadiri Sidang Praperadilan Nurhadi
Artikel Selanjutnya
Istri dan Anak Nurhadi Kembali Mangkir Pemeriksaan KPK