DPR Janji Transparan Bahas Omnibus Law

Tolak Omnibus Law, Buruh Datangi Gedung DPR — Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Massa menyuarakan penolakan mereka terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. (Liputan6.con/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengklaim hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan draf rancangan omnibus law dari pemerintah. Tetapi dia menegaskan pembahasan rancangan UU nantinya akan dilakukan transparan.

"Pembahasan UU itu harus transparan, tidak boleh ada prilaku diskriminatif, yang memperlakukan kekuasaan negara dan lain-lain. Kemudian pembahasan harus mengedepankan kalau ada kepentingan-kepentingan bawah itu sah-sah saja," kata kata Firman dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).

Firman juga berjanji, jika sudah mendapatkan dan dibahas, pihak DPR akan mengajak seluruh pihak untuk berdiskusi terkait omnibus law. Tidak hanya kaum buruh saja kata dia, nantinya para akademisi hingga ekonom juga akan dilibatkan.

"Kami akan sosiasliasi," ungkap Firman.

Menurut dia nantinya jika draf omnibus law tersebut sudah ada ditangan pihaknya akan membahas secara rinci. Agar tidak ada ketimpangan satu sama lain.

"Kami bersepakat, antisipasi lebih besar. Yaitu prekonomian nasional dan global. Antara buruh dan pengusaha ini saling menguntungkan. Kami sepakat harus ada sebuah definisi yang jelas. Harus ada sektor apa saja," jelas Firman.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Perwakilan organisasi buruh berpendapat, RUU yang materi draftnya sudah beredar di masyarakat itu tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan buruh.